Kedua, desain kontrak insentif berbasis outcome bukan hanya sekadar input, di mana alokasi dana daerah dapat dikaitkan dengan pencapaian target yang diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga atau melibatkan kelembagaan terkait agar akuntabilitas semakin terjaga.
Ketiga, penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui penyediaan pelatihan yang berbasis pada Teori Asimetri Informasi (principal-agent alignment), lengkap dengan sanksi tegas bagi praktik moral hazard, serta reward yang jelas bagi transparansi dan akurasi pelaporan.
Ke-empat, melibatkan masyarakat sipil sebagai “principal kedua” melalui mekanisme pengaduan langsung dan publikasi data terbuka secara real-time, sehingga ruang bagi korupsi maupun keterlambatan pelaporan dapat diminimalisir, sekaligus memperkuat “akuntabilitas bersama” antara pemerintah dan rakyat.
Pendekatan ini, sebagaimana yang telah diterapkan langsung oleh Presiden Prabowo melalui kunjungan langsung ke lapangan dan keberadaan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), tidak hanya dilakukan untuk mencegah kegagalan birokrasi, melainkan mentransformasikannya menjadi birokrasi yang adaptif, akuntabel dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, serta sesuai dengan semangat pemerintahan yang progresif, efisien dan inklusif.
Dengan mengatasi asimetri informasi secara sistemik, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin solid, sinergis dan tangguh dalam menghadapi tantangan katastrofi di masa depan. Mari kita dukung sepenuh hati upaya ini, karena kebijakan yang berpihak kepada rakyat adalah investasi terbaik bagi bangsa Indonesia yang kita cintai.
