SIDAKPOST.ID, JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi gelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan tentang, pembahasan penyelesaian konflik lahan Provinsi Jambi dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) gubernur Jambi tahun anggaran 2021, Senin (25/04/2022).
Rapat dipimpin langsung ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, wakil ketua DPRD I Faizal Riza, wakil ketua DPRD II Pinto Jayanegara, wakil ketua DPRD III Burhanuddin Mahir
Dalam laporan pansus I tentang konflik lahan diProvinsi Jambi di sampaikan bahwa mereka sudah menyelesaikan tentang konflik lahan sejak 1 maret sampai 1 april tahun 2022
Dalam penyelesaian kasus konflik lahan, pansus I bergerak cepat tinjau lokasi yang bersengketa lahan berdasarkan laporan dari masyarakat dan kelompok tani
“Sebanyak 25 kasus konflik lahan yang berada di Provinsi Jambi, telah berhasil kita selesaikan,”ujar Wartono Trian Kusumo selaku ketua pansus I.
Dikatakan, untuk penyelesaian konflik lahan tersebut dibutuhkan berbagai metode, seperti memanggil beberapa pihak terkait dalam konflik lahan yang ada.
“Penyelesaian konflik lahan ini bukan hal yang mudah, konflik yang luas kemudian melibatkan banyak pihak Provinsi Jambi termasuk salah satu Provinsi yang memiliki konflik lahan terbanyak setelah riau,”pungkasnya. (rat)
