Namun, dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, pengakuan terhadap kelompok tertentu harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Tujuan pengakuan ini bukan untuk memperburuk perbedaan, tetapi untuk memperkuat persatuan di antara seluruh kelompok masyarakat.
Misalnya, pernyataan Calon Wakil Gubernur Jambi, Sudirman, yang menyebutkan bahwa Suku Anak Dalam (SAD) adalah kelompok minoritas yang bisa dibanggakan, meskipun niatnya mungkin untuk memberi penghargaan, berisiko menciptakan sekat antara kelompok mayoritas dan minoritas.
Pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Suku Anak Dalam dihargai hanya karena status mereka sebagai “minoritas,” bukan karena mereka adalah bagian integral dari masyarakat Jambi yang setara dengan kelompok lainnya.
Pembangunan daerah seharusnya tidak mempertegas perbedaan status sosial atau kelompok etnis, melainkan berfokus pada pemerataan hak dan kesempatan bagi semua warga negara.
Jika perhatian pembangunan terlalu difokuskan pada pengakuan terhadap kelompok minoritas saja, maka ini dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang justru memperburuk kondisi sosial.
Pernyataan tersebut juga bisa dianggap sebagai pengalihan perhatian dari isu-isu yang lebih mendasar, seperti kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Bukannya memberikan perhatian pada hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh semua kelompok, pernyataan ini berpotensi memperlebar jurang perbedaan, meningkatkan ketegangan sosial, dan mendorong narasi yang menempatkan kelompok minoritas hanya sebagai objek penghargaan, bukannya sebagai subjek yang berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang setara.
