Dewi menambahkan, bersama pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Timur serta BPTD Kelas II Jawa Timur, pihaknya mendorong seluruh
stakeholder untuk berkolaborasi dalam upaya menciptakan angkutan umum yang
berkeselamatan.
“Kami berharap melalui penandatanganan pakta integritas ini, para perusahaan otobus dapat meningkatkan komitmen serta mutu pelayanan mereka kepada masyarakat dalam menyediakan transportasi umum yang berkeselamatan,”
tambah Dewi.
Sementara itu, Dirgakkum Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi R. Slamet Santoso
menekankan pentingnya kelayakan bus pariwisata, sarana dan prasarana, serta
kelengkapan administrasi seperti STNK, KIR, dan perizinan dalam pelaksanaan
penandatanganan pakta integritas keselamatan lalu lintas oleh perusahaan otobus.
“Data administrasi tersebut harus dikolaborasikan dan diintegrasikan sebagai alat pengawasan oleh semua pihak terkait,” imbuhnya. (Ais)
