SIDAKPOST.ID, BUNGO – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bungo menyampaikan kata akhir terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Jumat (1/7/2022).
Dalam paripurna itu, penyampaian kata akhir di bacakan oleh Al-Jufri dari fraksi PDI-P mewakili semua fraksi, menyetujui rancangan peraturan daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021 menjadi peraturan daerah.
Namun, masih ada beberapa catatan dan koreksi yang di berikan diantaranya, hingga saat ini pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Bungo kurang teratur.
“Kami minta kepada bupati Bungo agar memerintahkan kepala OPD-Nya untuk menata rapi aset pemerintah Kabupaten Bungo sedemikian mungkin,”ujarnya.
Selain itu, menekankan agar pemerintah Kabupaten Bungo untuk benar-benar menjalankan, menindaklanjuti dan saran-saran pendapat dan catatan-catatan strategis.m dari fraksi-fraksi.
Meminta kepada pemerintah Kabupaten Bungo agar tenaga honorer bisa menjadi tenaga PPPK, bila pemerintah tidak mampu, diminta kepada tenaga honorer di berhentikan bertahap sesuai dengan PPPK.
Kemudian, meminta kepada pemerintah Kabupaten Bungo agar memaksimalkan mungkin untuk meningkatkan sumber dana APBD yang berasal dari dana transfer pusat melalui program pariwisata retribusi pajak dan parkir.
“Pemerintah Kabupaten Bungo diminta agar menanyakan penyertaan modal pada BUMD yaitu PT Bungo Dani Mandiri utama, dan PDAM Pancoran Telago yang mana sampai dengan tahun ini terus mengalami kerugian,”tutupnya.
Sementara Bupati Bungo H. Mashuri, menyambut baik atas berbagai saran dan pendapat yang diberikan oleh anggota Dewan. Sehingga ini menjadi perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan APBD kedepannya.
