Menurut Al Haris, fungsi cadangan pangan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi penanganan bencana alam, tetapi juga dapat digunakan untuk kondisi non-bencana, seperti daerah rawan pangan maupun saat terjadi gejolak harga beras.
Gubernur juga menyoroti pentingnya ketersediaan stok beras di gudang Bulog. Ia menyebut stok Bulog di Sarolangun saat ini mencapai sekitar 80 ton. Namun, proses distribusi sempat terkendala persoalan administrasi dan kebutuhan adendum terkait harga serta pengelolaan gudang.
Untuk mempercepat distribusi ke depan, Al Haris meminta pemerintah daerah memastikan status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gudang Bulog permanen di Sarolangun.
“Pastikan tanahnya dulu, kalau sudah pasti, nanti kita akan mendorong percepatan pembangunan gudang Bulog di Sarolangun ini,” katanya.
Selain itu, Al Haris mengungkapkan pemerintah telah menyusun rencana distribusi cadangan beras yang masih tersedia. Dari sisa stok sekitar 36 ton, sebanyak 10 ton akan dikirim ke Sumatera Utara, 10 ton ke Sumatera Barat, 10 ton ke Aceh, dan 10 ton dikembalikan ke gudang Sarolangun sebagai stok daerah.
Gubernur juga meminta DPRD dan pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah (Perda) yang mengatur penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Menurutnya, keberadaan perda akan mempermudah pemanfaatan beras cadangan tidak hanya untuk bencana alam, tetapi juga untuk penanganan kondisi non-bencana.
“Kalau ada perda, boleh digunakan tidak hanya untuk non-bencana. Jadi kalau bencana alam boleh, non-bencananya juga bisa, misalnya daerah rawan pangan atau saat harga naik,” jelasnya.
Al Haris menegaskan bahwa cadangan beras yang dimiliki pemerintah harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, ia meminta seluruh proses administrasi tetap dijalankan secara hati-hati agar penyaluran berjalan aman dan tepat sasaran.
