BKKBN Jambi Terima DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023

Tampak BKKBN Jambi Terima DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023. Senin (5/12). Foto : sidakpost.id/Ratna. Biro Jambi

SIDAKPOST.ID, JAMBI –  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi terima Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Acara ini berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada hari Senin 05 Desember 2022, Kepala Perwakilan BKKBN Jambi Dr. Munawar Ibrahim terima langsung anggaran ini.

Kepala wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi, S.E. dalam sambutannya mengatakan, DIPA dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri.

Baca Juga :  Istri Bupati Bungo Rangkul Semua Pihak Percepatan Penurunan Stunting

Serta pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara
keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19.

Untuk meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, selama 3 tahun terakhir defisit APBN berada di atas 3% PDB.

Selain untuk mematikan terlaksananya layanan pemerintah kepada masyarakat, Program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi bantalan untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga :  Jasa Raharja Dukung Inovasi Keselamatan Berkendaraan dengan Smart Sensor In Car Prototype

APBN melakukan fungsinya sebagai Shock Absorber dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha melalui relaksasi fasilitas pembiayaan dan Bantuan terhadap UMKM (Supply Side) untuk menjaga keberlangsungan produksi barang dan jasa.

Disisi lain untuk menjaga konsumsi masyarakat (Demand side) belanja Perlindungan Sosial diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat

“Proyek Padat Karya untuk mengatasi tingkat pengangguran, program ketahanan pangan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, serta yang paling penting adalah program kesehatan melalui klaim pasien Covid-19 dan insentif Nakes,” ungkap Supendi.