SIDAKPOST.ID,LOMBOK TIMUR – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur, menekankan kepada perusahaan agar hasil produksi tembakau petani terserap sepenuhnya, dan Pemerintah diharapkan mencarikan solusi terhadap petani swadaya.
Ketua APTI Lotim, L Sahabudin mengatakan, jika mengaca dari tahun-tahun sebelumnya, semua Tembakau hasil produksi diserap oleh perusahaan, akan tetapi jika melihat kondisi hari ini para petani khawatir akan mengalami kerugian.
“Para teman-teman petani dihantui dengan harga yang tidak normal dan belum berpihak kepada petani,”katanya kepada, sidakpost.id, (30/20 2021)
Lanjut Sahabudin, agar keberpihakan terhadap petani tembakau bisa maksimal, dirinya meminta agar pemerintah dan DPRD merevisi kembali Perda no:4 tahun 2006 Tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan
Tembakau Virginia, karena menurutnya Peraturan tersebut sudah kadaluwarsa.
“Poin-poin penting sebenarnya musti diselipkan pada perda tersebut, salah satunya musyawarah harga,”tegasnya.
Masih kata Shabudin juga tidak menampikkan akan adanya grader independen untuk (menentukan harga tembakau sesuai kualitas), apabila Perda tersebut direvisi, karena semua aspirasi sudah kami tampung dan kami bawa ke DPRD Provinsi.
“Kuncinya sekarang di DPRD, mengingat semua aspirasi sudah kami layangkan ke mereka,”ujarnya.
Lebih jauh Sahabudin menjelaskan, Kabupaten Lombok Timur yang notabene sebagai daerah penghasil tembakau terbanyak, kecolongan 200 sampai 300 miliyar akan jatah DBHCHT, hal ini dikarenakan adanya perusahaan yang tidak transparan dalam jumlah tembakau yang dibeli.
sebelumnya Kabupaten Lombok Timur mendapat 59 M sekian DBHCHT pada tahun 2021.”Kita kecolongan sekitar 200-300 M DBHCHT, ini akibat beberapa perusahaan yang tidak transparan,” tutupnya. (gil)
