Hal ini memunculkan keraguan publik tentang apakah calon tersebut mampu menjaga komitmen pada visi perubahan yang bersih dan sehat, atau bahkan dapat terjerumus kembali pada masa lalu yang suram.
Persepsi-persepsi ini muncul karena masyarakat cenderung skeptis terhadap niat di balik penggunaan tema ‘perubahan,’ terlebih ketika tema ini diangkat oleh seorang mantan pecandu narkoba dalam kampanye politik. Realitas di lapangan sering kali tidak mencerminkan klaim perubahan yang digaungkan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan masyarakat masih cukup signifikan, mencerminkan adanya tantangan mendasar yang belum teratasi. Hal ini memperkuat keraguan publik terhadap sejauh mana komitmen perubahan tersebut mampu terwujud secara nyata dan berkelanjutan.
Laporan BPS Tanjung Jabung Timur tahun 2021 menunjukkan peningkatan kemiskinan hingga 11,39%, serta prevalensi stunting di Kabupaten tersebut yang mencapai 25,6% pada 2021 dan, meski sempat menurun, kembali meningkat menjadi 23,7% pada 2023. Selain itu, lambatnya perbaikan infrastruktur seperti jalan rusak di Simbur Naik dan Kecamatan Sadu menambah ketidakpuasan warga.
Pembangunan justru berfokus pada proyek yang tidak mendesak, sementara kebutuhan dasar warga belum terpenuhi (Sumber: Warga Pertanyakan Prestasi Romi di Tanjabtim, Selain Jalan Rusak paalmerah.com, 21 Mei 2024). Laporan BPK RI mengungkap kelemahan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan sejumlah temuan senilai Rp 24,3 miliar, termasuk kesalahan penganggaran, pelanggaran pengelolaan pendapatan, dan ketidakpatuhan regulasi di beberapa dinas terkait (Klik tautan berikut: psikoday.id).
