Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada pemimpin yang benar-benar peduli dengan kondisi mereka, yang berisiko menurunkan partisipasi publik dalam pemilu dan aktivitas demokrasi lainnya.
Selain itu, konsekuensi moral juga harus dipertimbangkan.
Seorang pemimpin yang mengklaim dirinya sebagai pejuang rakyat memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jika mereka gagal, hal ini bisa dilihat sebagai pelanggaran moral yang serius. Pengakuan palsu ini tidak hanya merugikan dari sisi politik, tetapi juga merusak standar etika kepemimpinan, di mana seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya.
Dalam jangka panjang, konflik antara kata dan tindakan ini dapat menyebabkan penurunan dukungan politik bagi pemimpin tersebut, baik dari pendukungnya maupun dari kelompok masyarakat yang sebelumnya netral.
Pemimpin yang tidak mampu menunjukkan konsistensi antara janji dan tindakan biasanya akan mengalami penurunan popularitas dan bahkan bisa kehilangan dukungan dari partai politik atau kelompok pendukung utama.
Secara keseluruhan, pemimpin yang mengaku sebagai pejuang rakyat namun bertindak sebaliknya hanya akan memperkuat siklus ketidakpercayaan dan sinisme dalam politik.
Tindakan seperti ini akan membahayakan legitimasi mereka sebagai pemimpin dan menciptakan luka dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kejujuran, integritas, dan tindakan nyata adalah hal-hal yang sangat diharapkan dari seorang pejuang rakyat; tanpa itu, klaim apapun hanya akan menjadi omong kosong yang tidak berarti.
Akhirnya, ketika seseorang yang memiliki masa lalu kelam, seperti sebagai mantan pecandu narkoba, mengklaim dirinya sebagai pejuang rakyat, keraguan di kalangan masyarakat semakin kuat. Keraguan ini tidak hanya terbatas pada aspek moral, tetapi juga meluas ke masalah integritas yang mendasar.
