Opini  

Opini : Penghargaan Berbicara: Jejak Prestasi Al Haris Dari Pandemi ke Inovasi

Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP: sidakpost.id/ist

Inisiatif seperti program modernisasi pertanian, pelatihan bagi petani lokal, dan peningkatan akses pasar berhasil meningkatkan hasil pertanian, yang berujung pada peningkatan pendapatan bagi petani serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan di daerah-daerah pedesaan Jambi.

Pada tahun yang sama, Al Haris juga menerima Paritrana Award dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin,, sebuah penghargaan bergengsi yang mengakui upayanya dalam memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Fokus utamanya pada perlindungan pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Jambi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap warga Jambi terlindungi secara sosial, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

Baca Juga :  Kompetensi Guru dan Kemandirian Dalam Metode Pengajaran di Sekolah

Melalui program-program perlindungan sosial yang inklusif, Al Haris tidak hanya memastikan jaminan sosial bagi pekerja formal, tetapi juga bagi mereka yang berada dalam sektor informal, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang paling rentan.

Tak hanya itu, pengelolaan keuangan yang baik selama masa jabatannya juga membuahkan hasil. Pada tahun 2023, di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Jambi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Baca Juga :  Mengguncang Dunia Tanpa Narkoba: Refleksi Hari Sumpah Pemuda ke-96

Pencapaian ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah. Al Haris membuktikan bahwa dengan tata kelola yang baik, Provinsi Jambi dapat mengelola anggaran daerah secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Prestasi ini merupakan pencapaian ke-12 kali berturut-turut bagi Jambi, yang menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan.