“Terdapat mata kuliah yang dikonversi atau diakui sehingga sisa beberapa SKS yang harus ditempuh untuk mencukupi syarat kelulusan dan alhamdulillah lulus tahun 2019, dalam proses transfer ini juga telah diverifikasi oleh Kopertis/PDDikti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tim Advokasi dan Hukum menerangkan aturan hukum yang berlaku pada saat transfer yaitu UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan, UU No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendiidikan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti No.08/Dikti/Kep/2002 dan Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Program Studi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001.
Sehingga aturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum sebelum aturan tersebut berlaku karena berlaku asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang memiliki arti bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana.
“Selanjutnya tim Advokasi dan Hukum menerangkan setelah mendapatkan keputusan Bawaslu dan terlapor tidak dapat membuktikan laporannya, pada awalnya kami akan membuat laporan balik kepada Pelapor dengan Pasal pencemaran nama baik. Namun, Jumiwan Aguza meminta untuk mengurungkan niatan tim hukum dan advokasi dengan alasan sebagai wujud atas sikap negarawannya beliau tetap konsisten menciptakan politik santun semata-mata demi menjaga stabilitas politik agar berjalan tertib, aman dan damai,” ungkapnya.
