Firli: “Berdasar survei kami, 82,83 persen para kader Parpol transaksional. Baik di dalam lembaga partai, maupun ke Pilkada. Ini politik biaya tinggi.”
Lebih parah lagi, biaya Pemilu yang begitu besar, ditanggung sponsor. “Inilah embrio korupsi. Yang membuat penangkapan koruptor tak habis-habisnya, sekarang.”
Tanpa banyak teori, Firli akan mengajak pers ikut masuk, mengawal jalannya sistem di empat kamar tersebut. “Apakah Anda siap?” tanyanya. Dijawab serentak: “Siap…”
Dikutip dari dokumen Partnership for Transparency, yang mengutip Majalah Fund for Peace and Foreign Policy, Juni 2013, korupsi parah menjadikan negara gagal.
Dalam indeks yang diterbitkan waktu itu, ada 10 negara gagal akibat korupsi, versi majalah tersebut. Paling parah Somalia. Disusul Kongo. Kebanyakan negara-negara Afrika dan Afghanistan. Indonesia tidak termasuk.
Di situ disebut, negara gagal gegara korupsi, karena negara tidak mampu lagi membuat rakyat hidup sejahtera. Sebab, kekayaan negara dikorup para pejabat publik.
Di semua urusan pelayanan publik, masyarakat harus membayar kepada petugas penyelenggara negara, yang mestinya melayani rakyat. Akhirnya, rakyat terpuruk dalam kemiskinan. Kian besar korupsi, kian parah kemiskinan rakyat.
Di Nigeria, yang terburuk dalam layanan publik. Dicatat USD 530 juta (Rp7,59 triliun) per tahun dana pemerintah untuk membayar“pekerja hantu”. Atau orang yang memasukkan nama mereka ke daftar gaji pemerintah, dan menerima gaji, tanpa bekerja.
Di Indonesia, beberapa waktu lalu terungkap, ribuan pegawai negara yang sudah mati, tetap menerima gaji. Cuma, mungkin, ini tak terpantau Partnership for Transparency, sehingga tak terpublikasi internasional.
