Oleh: Jogi Sirait
Saya kaget membaca sebuah berita, salah seorang ketua organisasi wartawan mengenakan jaket pada salah satu kandidat dalam Pilgub Jambi. Apakah itu bentuk dukungan politik, ya jelas. Soalnya, sang ketua datang dan membawa embel-embel organisasi.
Musim pilkada ini memang memicu banyak pihak untuk terlibat, entah itu menjadi tim sukses atau menyatakan dukungan politik. Bahkan, secara tiba-tiba bermunculan organisasi baru ataupun media baru menjelang musim pilkada. Ironis ya?
Menjelang musim pemilu pada 2019 lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengeluarkan seruan mengenai independensi jurnalis, termasuk di media sosial.
Salah satu poinnya adalah agar jurnalis menjaga independensi, yaitu dengan berhati-hati menyatakan pendapat di media sosial, termasuk pendapat mengenai calon tertentu, yang bisa membuat independensinya dipertanyakan.
Wartawan memang menjadi profesi yang dilarang terlibat dalam politik praktis. Kalau mentor saya, Andreas Harsono bahkan menyebut bahwa idealnya seorang jurnalis itu adalah makhluk asosial. Tidak mencari kawan dan tidak pula mencari lawan. Sungguh berat, etika yang harus dijaga, bukan?
Lalu apakah jurnalis atau media boleh berpihak? Ya tentu saja boleh. Eko Maryadi ketika menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen Eko Maryadi pada tahun 2014 menyatakan media boleh berpihak, tapi keberpihakan tersebut hanya memiliki satu nilai, yaitu kebenaran. “Kebenarannya adalah kebenaran jurnalistik, kebenaran berdasar fakta,” kata Eko.
Menurut Eko, kebenaran merupakan nilai yang harus terus disuarakan, meski pada akhirnya tidak akan menyenangkan bagi semua pihak. Dalam koridor semacam ini, jelas jika seorang jurnalis perlu berpihak.
