Nasib Tenaga Honorer Tak Jelas, Dewan Minta Bupati Bertanggung Jawab

0
Hearing Komisi IV DPRD Lotim Bersama Beberapa OPD/Foto : sidakpost.id

SIDAKPOST.ID, LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur, H. M Sukiman Azmy diminta untuk bertanggungjawab atas persoalan tenaga honda di Lotim,baik masalah upah dan kejelasan masa depan tenaga honda yang SK-nya sudah ditandatangani

Demikian ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Lotim, HL.Hasan Rahman dalam rapat kerja gabungan komisi membahas mengenai tenaga honda,CPNS dan PPPK bersama dengan OPD terkait di kantor DPRD Lotim, rabu (29/12/2021).‎

Menurutnya, kalau  Bupati Lotim sudah menandatangani  SK honda,maka tentunya menjadi kewajiban Bupati untuk memberikan gaji sesuai dengan UMK yang ada di daerah,bukan dibawah standar UMK.

Karena dari penglihatan di lapangan saat ini nasib para honorer di Lotim masih terkatung-katung,bukan saja masalah gaji akan tapi data para honda juga masih dinilai belum jelas dan valid.

“Kalau Bupati mau serius menangani masalah Honda ini, dengan jumlah Honda yang 14 ribu sekian dan semuanya ditandatangani SK-nya,maka berikangaji sesuai dengan UMR yang ada di Lotim,” pintanya.

Lebih jauh Politisi Golkar ini menambahkan ‎ siapapun yang mendapatkan SK dari Bupati,maka harus mendapatkan gaji dari Bupati melalui anggran APBD. Hal ini tentunya sebagai konsekuensi atas penandatanganan SK Honda tersebut.

”Kalau kita melihat gaji honda masih jauh dibawah UMR,”terangya.

Oleh karena itu, Hasan Rahman meminta kepada Pemkab Lotim dalam hal ini Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim dalam melakukan pengrekrutan tenaga honda hendaknya mempertimbangkan beban kerja, bukan karena adanya rekomendasi dari OPD.

“Sebenarnya tenaga honda di Lotim over kapasitas,tapi semuanya ditandatangani Bupati”ujarnya.‎

Dirinya berharap, Pemkab Lotim khususnya BKPSDM dalam melakukan perekrutan tenaga honorer agar bisa mempertimbangkan beban kerja dan anggaran yang ada, bukan karena adanya rekomendasi dari OPD.

Karena sebenarnya tenaga honda kita sudah over kapasitas, tapi semua SK sudah ditandatangani oleh pak bupati,maka jangan sampai  tanda tangan Bupati ini sama dengan tandatangan kepala sekolah atau UPT.

” Kalau SK nya di tandatangani oleh Kepala Sekolah bolehlah para Honda ini di gaji melalui dana BOS,tapi kalau SK-nya ditandatangani Bupati maka tentunya gajinya harus berasal dari APBD,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala BKPSDM Lotim, Salmun Rahman menyampaikan para Honda yang dipekerjakan tersebut merupakan rekomendasi dari masing-masing OPD. Dengan yang dipekerjakan tersebut juga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada di masing-masing OPD.

”Adanya kebutuhan dari masing-masing OPD makanya Bupati menyetujuinya,” tandasnya.

Lanjutnya, tenaga honda yang banyak ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Lotim, Dinas Kesehatan. Sedangkan tenaga honda yang ada di Dinas PDK ada yang dibayarkan gajinya melalui dana BOS dan melalui APBD.

Namun yang jelas pihaknya tidak bisa memastikan apakah tenaga honda itu  bisa dibayarkan atau tidak gajinya, karena yang tahu itu Dinas PDK dan Dikes karena mereka yang tau kemampuan anggaran.

”Kami tidak bisa memastikan apakah gaji dibayarkan ataukah tidak masing-masing OPD terhadap tenaga honda yang ada,” tukas Salmun.

Lebih jauh Mantan Kasat Pol.PP Lotim menambahkan ‎posisi BKPSDM dalam pengrekrutan tenaga Honda tersebut hanya menerima rekomendasi dari masing-masing OPD kemudian akan di teruskan langsung ke Bupati Lotim.

Sementara kalau ada perubahan dari jumlah yang sebelumnya,apalagi bertambah maka kami akan tanyakan.

“Harusnya diperkuat dengan kesanggupan membayar dengan ketersedian anggaran hanya itu ranah kami,” tegasnya. (gil)