DPRD Tanjabbar Paripurna Penyampaian Pansus dan Keputusan Raperda

Dibaca: 150 kali

SIDAKPOST.ID, TANJABBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat melanjutkan Rapat Paripurna Ke Empat terkait dengan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Paripurna DPRD, Selasa, (28/12/21).

Selain dihadiri oleh 25 Anggota DPRD, pemerintah dari eksekutif yaitu Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat M. Ag, Unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Para Kepala OPD, serta tamu undangan lainya ikut hadir untuk keberlangsungan acara.

Rapat dipimpin Ketua DPRD H.Abdullah, mengagendakan penyampaian laporan Pansus (I, II, III ) terhadap 4 ( empat ) Raperda Kabupaten Tanjab Barat, pengambilan keputusan DPRD terhadap 2 (Dua) Raperda Kabupaten Tanjab Barat, serta penyampaian Pendapat akhir Bupati atas keputusan DPRD terhadap 4 ( empat ) Raperda Kabupaten Tanjab Barat.

Laporan Pansus I dibacakan oleh Jamal Darmawan Sie, SE, MM,Laporan Pansus II dibacakan oleh Nova Anggun Sari SH, MKn. dan Laporan Pansus III dibacakan oleh Satria Tubagus Ryan Hermawan SH.

“Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanjab Barat yang menjadi pembahasan meliputi Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjab Barat nomor 7 tahun 2005 tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga,”katanya.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang perubahan atas peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2005 tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

“Peraturan Daerah Kabupaten Tanjab Barat nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan dalam Kabupaten Tanjab Barat, serta Tentang Fasilitas Penyelengaran Pesantren yang mana disetujui untuk dibawa pada tahap selanjutnya,”paparnya.

Sementara itu, Raperda Tentang Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahan umum Daerah air minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjab Barat belum dapat diambil keputusan dan dimasukan ulang pada masa persidangan berikutnya.

“Raperda terkait penyelengaraan tempat pemakaman umum tidak disetujui menjadi Peraturan Daerah,”tutupnya.

Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras merampungkan pembahasan Raperda bersama pemerintah daerah.

“Dimana pembahasan melibatkan tenaga ahli, stakeholder terkait serta perancang perundang undangan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi,”kata Bupati.

Dengan ditetapkannya 2 (dua) ranperda tersebut, teknis pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan menindaklanjuti dengan menyusun petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan pemerintah daerah.

Untuk itu, kepada perangkat Daerah terkait agar segera menindaklanjuti. mensosialisasikan dan menyebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga terbentuk satu pemahaman bersama yang pada akhirnya perda ini dapat berjalan efektif.

“Saya berharap produk-produk hukum yang dihasilkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah, “pungkasnya. (adv/str)

ADVERTISEMENT