DPRD Kabupaten Bungo, Setujui Lima Ranperda Menjadi Perda

Dibaca: 328 kali

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bungo mengelar rapat paripurna menyetujui lima Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemkab Bungo menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan disampaikan fraksi DPRD ketika menyampaikan kata akhir farksi dalam rapat paripurna, Rabu (27/12). Namun, satu ranperda lainnya yang diajukan Pemkab Bungo, perlu dilakukan pengkajian lebih mandalam yang akan dilaksanakan di tahun 2018 mendatang.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD H Kamal HG didampingi Syarkoni Syam. Hadir dalam paripurna itu Bupati Bungo H Mashuri, Wakil Bupati H Safrudin Dwi Apriyanto, Sekda H Ridwan Is, perwakilan forkopimda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, para Kabag, Camat dan undangan lainnya.

Adapun lima Ranperda tentang analisis dampak lalu lintas. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Retrebusi tempat pelelangan. Ranperda tentang penyidikan pegawai negeri sipil dan Ranperda tentang pengelolaan air limbah domistik.

Wakil Ketua DPRD H Kamal HG mengatakan, dari enam Ranperda yang diajukan Pemkab Bungo, satu diantaranya mengalami perubahan subtansi, sehingga perlu diubah judul dan materi muatannya yakni Ranperda tentang penyelenggaran pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan.

Perubahan itu, kata H Kamal, dilakukan karena dua pertimbangan pokok. Pertimbangan pertama ditinjau dari sisi materi muatannya perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk menciptakan ekserelasi dalam mewujudkan pelayanan yang tak hanya berkualitas tetapi juga responsive.

Pembentukan Perda akan diarahkan membangun sistem produk hukum daerah yang terstruktur, sistematis sehingga tercipta produk hukum yang terpadu, terintegrasi, mudah dibahami dan dilaksanakan.

Produk hukum yang memiliki keterkaitan yang erat maka akan diatur dalam satu Ranperda. pola yang demikian dapat mewujudkan pembentukan perda yang efektif dan efisien.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Ranperda tentang penyelenggaran pelayanan kesehatan dan perizinantidak diatur dalam satu ranperda atau terpisah. Materi perizinan dibidang kesehatan akan diajukan untuk dikaji dan dibahas pada tahun 2018,” kata H Kamal.

Sementara Bupati Bungo H Mashuri mengucapkan terima kasih kepada fraksi DPRD yang sudah menyetujui Ranperda usulan pemerintah daerah menjadi perda. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh provinsi Jambi.

“Kalau sudah selesai tentu ini menjadi perda yang di pedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” tutur H Mashuri. (zek)

ADVERTISEMENT







ADVERTISEMENT