BPBD Kesbangpol Bungo Beri Sosialisasi, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Dibaca: 165 kali

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo melalui BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo mengadakan sosialisasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang di ruang Cempaka Kuning Bappeda Bungo, pada Senin (27/8/2018).

Sosialisasi ini ditujukan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara), 10 Partai Politik, berjumlah 30 orang, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP, dan LSM Ormas ( 5 orang). Setiap Perguruang Tinggi di Kabupaten Bungo, diwakili 5 orang, Organisasi PKK, GOW, masing-masing 5 orang. Keseluruhan yang gadir 90 orang, serta pelajar (pemilihan pemula ) dan Komisioner KPU Kabupaten Bungo.

Sebagai moderator Kepala BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo H.Indones serta narasumber dari Kesbangpol Provinsi Jambi, disampaikan oleh Sekretaris Zulkifli.

H. Indones mengatakan, sosialisasi ini di selenggarakan, untuk memberi pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat, dalam membangkitkan semangat Nasionalisme serta memahami Substansi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum 2019.

Dikatakan, acara bertujuan memberikan untuk pencerahan dan membangun pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat di daerah, khsusnya di Bungo.

“Acara ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan mengajak seluruh masyarakat untuk memahami secara baik substansi Undang-Undang (UU) No 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sehingga bida diimplementasikan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 Mendatang,” kata H Indones.

Sementara itu, Sekda Bungo H.Ridwan Is dalam sambutannya, mengatakan, peran masyarakat juga merupakan bagian penting. Pertimbangan rasional menjadi pemilih cerdas harus terus menerus disosialisasikan. Selain tingkat partisipasi politik masyarakat yang akan menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak tahun 2019 nanti.

“Suksesnya Pemilu tidak hanya tergantung pada integritas penyelenggara dan pesertanya saja, namun juga dukungan seluruh pemangku kepentingan Pemilu. Pasal 434 UU nomor 7 tahun 2017, mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilu”

Sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergitas para pemangku kepentingan sehingga banyak masyarakat lebih antusias memilih secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak manapun,” pungkas Sekda. (jul)

ADVERTISEMENT


Komentar

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*