Wakil Rakyat Belajar Pada Sejarah KNIP .???

Dibaca: 483 kali

MENJELANG PILEG 2019 – Menjelang Pileg 2019 terutama di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi penulis ingin mengajak kita berselancar pada awal kemerdekaan. Dimana, keadaan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia belum begitu aman.

Sehingga, mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) belum dapat dibentuk kala itu. Padahal disatu sisi Indonesia harus mampu mengatur Negara dan pemerintahan yang berasaskan demokrasi kepada dunia internasional.

TERBENTUKNYA KNIP

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan cikal bakal dari badan legislatif di Indonesia dan KNIP diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 sehingga tanggal 29 Agustus dijadikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Setelah kerja keras dilakukan PPKI, akhirnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelesaikan tugasnya pada tanggal 21 Agustus 1945. Mereka (PPKI) berhasil merumuskan kriteria dan tata kerja KNIP dalam arti Pasal IV Aturan Pemerintah UUD 1945.

Menurut Noer, Deliar & Akbarsyah (2005:23) dalam bukunya berjudul Komite Nasional Indonesia (KNIP)
Parlemen Indonesia 1945-1950 mengatakan “Dengan memperhatikan kriteria dan tata kerja KNIP dalam arti pasal IV Aturan Pemerintah UUD 1945 yang tertera di atas dapat ditegaskan bahwa KNIP merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan sistem Pemerintah karena, KNI juga merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, alat yang menerjemahkan kebijaksaan pemerintah kepada rakyat dan menyampaikan keinginan rakyat pada
pemerintah dan alat yang memajukan
kesejahteraan umum dan menjaga ketentraman keselamatan umum”.

Kemudian, timbul masalah mengenai fungsi dan kedudukan KNIP muncul kritik-kritik terhadap Pasal VI Aturan Peralihan UUD, yang menurut mereka menggambarkan kekuasaan tidak terbatas pada Presiden/Pemerintah, cermin dari fasisme Jepang.

Oleh sebab itu mereka mendesak untuk mengubah kedudukan dan fungsi KNIP menjadi lembaga yang perpijak atas dasar demokrasi secara nyata. Untuk itu dikeluarkanlah Maklimat Wakil Presiden No.X (dibaca eks) pada tanggal 16 Oktober 1945.

Dengan demikian fungsi KNIP berkembang menjadi fungsi legislatif yang mempunyai fungsi untuk turut menentukan Undang-Undang dan mengawasi atau mengontrol pelaksanaan Undang-Undang bersama Presiden.

Selain itu KNIP juga berusaha mengurus berbagai masalah yang menyangkut kepentingan umum baik yang ada di dalam negeri atau yang menyangkut kepentingan Indonesia dengan negara luar seperti Belanda, untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari KNIP dibantu oleh Badan Pekerja KNIP atau BP-KNIP.

Menurut Juniarto (1996:50) Pada penjelasan mengenai Maklumat Wakil Presiden No. X maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak:

1. Turut menetapkan garis-garis besar
haluan negara. Ini berarti bahwa badan
pekerja bersama-sama dengan presiden menetapkan garis-garis besar haluan negara. Badan dan pekerja tidak berhak campur dalam kebijaksanaan pemerintah sehari-hari ini tapi ditangan Presiden semata-mata.

2. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintah, yang menjalankan Undang-Undang ini ialah Pemerintah. Artinya, Presiden dibantu oleh mentri-mentri dan pegawai-pegawai yang dibawahnya.

PEMBAHARUAN KNIP

Untuk keterwakilan dalam Anggota KNIP maka Perpu Nomor 2 Tahun 1946 tentang Susunan dan Pemilihan Komite Nasional Pusat.

Pemilihan berdasarkan anggota-anggota yang dipilih oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap keresidenan bagi daerah jawa dan Sumatera, dan oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap Propinsi bagi daerah Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku.

Pembagian menurut daerah ditetapkan sebanding dengan banyaknya penduduk berdasarkan cacah jiwa 1930 dengan progressi (kemajuan) yang didapat pada tiap-tiap tahun.

Setelah terbitnya UU Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat maka Perpu tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Jumlah anggota Komite Nasional Pusat ialah 200 orang yang terbagi dalam : a. 110 orang yang ditetapkan menurut pemilihan daerah; b. 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik, dan c. 30 orang yang ditunjuk oleh Presiden.

Anggota KNIP dari wilayah Sumatera terdiri dari 18 orang yaitu 1. Aceh = 2 orang, 2. Sumatera Timur = 3 orang, 3. Tapanuli= 2 orang, 4. Sumatera Barat= 3 orang, 5. Riau= 1 orang, 6. Jambi= 1 orang, 7. Bangkahulu= 1 orang, 8. Palembang= 3 orang, 9. Bangka dan Bilitung= 1 orang, 10. Lampung= 1 orang.

Mengingat sulitnya perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan sudah saatnya wakil rakyat untuk sama – sama bercermin pada sejarah dan perjuangan masa lampau sehingga politik menjadi ajang pertarungan gagasan, alat pemersatu, dan pengabdian pada bangsa dan negara. Penulis mohon maaf kepada pembaca apabila ada kekurangan dalam penulisan.

PENULIS : Slamet Setya Budi
Bidang Adat dan Sejarah Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Rimbo Bujang

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT




ADVERTISEMENT