Tanah Wakaf Yang Bersengketa

Dibaca: 394 kali

Oleh : Tika Suratmi, Lilik Alfia, Lycia Aprilia dan Handi Wijaya

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi Unja Provinsi Jambi

Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatiannya memahami terhadap peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama mereka yang menyerahkan wakaf atau yang berwakaf.Hal tersebut yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf baik di yuridis maupun administratif,hal tersebut yang dapat membuat penyalahgunaan wakaf,baik secara hukum ataupun dari tujuan dari wakaf tersebut. Wakaf (waqafa) dari kata kerja bahasa Arab menurut bahasa berarti menahan atau berhenti.

Dalam hukum Islam “wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nadzir baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelolaan dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam”. Harta yang telah diwakafkan, keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir atau tempat menyerahkan, tetapi menjadi hak Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.

Dalam berwakaf tidaklah hanya dalam bentuk tanah tetapi juga dalam bentuk hal lainnya seperti menyerahkan beberapa al-qur’an ke masjid bisa dikategorikan sebagai wakaf. Salam melakukan memberikan wakaf mempunyai syarat dan rukun sebagai berikut:

Wakaf (Ulama) merupakan proses hukum yang dapat terjadi jika rukun waqaf terpenuhi. Dengan demikian, wakaf tidak bisa sempurna tanpa adanya kelengkapan rukun. Rukun wakaf menurut Jumhur Ulama’ menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat hal, sebagai berikut (Asy-Syarbini, 1958; 376).:

Wakaf, yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya dan orang yang sepenuhnya berhak menguasai benda yang akan diwakafkan. Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak dalam membelanjakan hartanya, berakal sehat atau sempurna.

Orang yang berwakaf harus memiliki akal yang sempurna atau sehat. Demikian pula tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang yang lemah akalnya yang diakibatkan oleh sakit atau lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan sah atau tidaknya wakaf yang diberikan oleh seseorang yang dalam keadaan mabuk. Sebagian pendapat tidak sah dengan menganalogikan dengan orang gila, dan sebagian lain membolehkan.

Orang yang berwakaf itu harus cukup umur atau baligh. Baligh di sini dititikberatkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama beranggapan bahwa seseorang dianggap cukup umur apabila telah berumur 15 tahun, sebagaimana yang dipraktekkan di Mesir. Orang yang berwakaf diharuskan cerdas, dalam arti memiliki kecakapan dan kematangan dalam akad serta tindakan lainnya.

Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik sebenarnya. Oleh sebab itu tidak sah wakaf seorang budak sahaya, demikian pula mewakafkan milik orang lain atau wakaf seorang pencuri atas barang orang lain, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain (al Baijuri, 1956: 44).

Maukuf, yaitu barang atau harta benda yang diwakafkan. Benda-benda yang akan diwakafkan, dianggap sah sebagai harta wakaf, jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Asy-Syarbini, 1958: 377), Benda yang akan diwakafkan baik harta bergerak maupun tidak, harus memiliki nilai secara ekonomi, tetap zatnya dan dibolehkan memanfaatkannya menurut ajaran Islam.

Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas, seperti satu dari dua rumah misalnya.

Harta benda yang akan diwakafkan ialah milik penuh orang yang mewakafkan, dalam arti tidak terkait harta orang lain pada harta itu. Karena wakaf itu menggugurkan hak milik orang yang berwakaf, maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Kendati demikian, imam Nawawi berpendapat bahwa imam boleh mewakafkan harta milik baitul mal, apabila dianggap memiliki kemaslahatan (Nawawi, 1996: 377).Maukuf ‘Alaih (Orang yang berhak menerima wakaf)

Sayid Sabiq (1971: 378) membagi sasaran wakaf kepada dua macam, yaitu wakaf khairi dan wakaf dzurry. Wakaf khairi, adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum, dalam arti sesuai dengan syariat Islam, seperti Usman ibn Affan yang telah mewakafkan sumur untuk kepentingan umum.

Wakaf dzurry (keluarga), adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya, seperti wakaf Abu Thalhah untuk keluarga dan anak-anak pamannya dan Zaid ibn Tsabit yang telah mewakafkan rumahnya kepada anak dan keturunannya.

Untuk itu harus dinyatakan dengan tegas dan jelas ketika mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau untuk apa ditujukan wakaf itu.
Shighat, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.

Menurut mazhab Syafi’i wakaf harus diikrarkan dengan lafaz yang sharih (jelas). Jika dilafadlkan dengan lafadl ghairu sharih (tidak jelas), seperti ungkapan, “Saya sedekahkan, kekalkan dan haramkan”, maka tidak sah, kecuali diiringi dengan lafaz lain seperti, “Saya sedekahkan barang ini sebagai benda yang diwakafkan”, maka menjadi sah.

Jika wakaf diikrarkan dengan lafadl “sedekah” saja hingga menimbulkan kebingungan “juga tidak sah, karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sedekah tersebut, apakah sedekah wajib dalam arti zakat atau sedekah sunah (tatawu’) atau sedekah dalam bentuk wakaf (al-Zuhaili,1985: 202-203).

Pada umumnya di indonesia,faktor utama yang memicu terjadinya persengketaan tanah wakaf ialah Potensi tanah wakaf Indonesia menurut data Departemen Agama (Depag) hingga September 2002 tersebar di 362.471 lokasi, seluas 1.538.198.586 meter persegi.

Akan tetapi, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat untuk menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Tanah wakaf yang belum bersertifikat ini menjadi salah satu kendala pendayagunaan tanah wakaf.

Dari data tersebut, menurut Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, tanah wakaf yang bersertifikat baru mencapai 75 persen. Pada akhir tahun 2004, potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 meter persegi.

Dari jumlah di atas, tanah wakaf yang sudah ber sertifikat mencapai 298.698 lokasi (73,96%). Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi peristiwa sering terjadinya persengketaan tanah wakaf.Ditinjau dari pemasalahan resources,tanah merupakan sumber daya alam yang paling besar dan utama,yang tidak dapat diperbaharui.

Sehingga dapat disimpulkan bahwah penggunaan tanah wakaf yang masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan secara produktif serta faktor kelangkaan dan keterbatasan lahan dibandingkan jumlah penduduk, menyebabkan pihak ahli waris wakif melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap tanah yang sudah diwakafkan, baik itu dengan cara menjual ataupun dengan meminta kompensasi sejumlah uang pada nadzir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak berhasil,maka akan berlanjut ketahap mediasi,arbitrase(syariah)dan dapat pula melalui pengadilan,apabila tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Diharapkan pada saat ini dalam melaksanakan wakaf mengikuti rukun wakaf dan menjalankan semua syaratnya namun tetap berpatokan dengan hukum. Supaya tidak menimbulkan masalah persengketaan, dikemudian hari dan di era yang serba digital ini diharapkan adanya bukti tertulis seperti surat pernyataan melakukan wakaf, dan dibubuhi tanda tangan dari wakif dan Maukuf ‘Alaih (Orang yang berhak menerima wakaf), dan apabila diperlukan tanda tangan saksi ketika sang wakif melafalkan ikrarnya. (*)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT




ADVERTISEMENT