NIK Jadi NPWP Merupakan Reformasi Perpajakan

Dibaca: 158 kali
Syaiful Azkari, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur/Foto : sidakpost.id (Ragil)

SIDAKPOST.ID, LOMBOK TIMUR – Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( HPP ) telah disepakati menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021–2022, beberapa waktu lalu.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur Syaiful Azkari mengatakan, salah satu hal baru yang termuat dalam regulasi tersebut adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berbeda dengan sebelumnya yakni wajib pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP.

“Dengan ketentuan baru ini, maka Wajib Pajak orang Pribadi tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP karena NIK tersebut berfungsi sebagai NPWP,” katanya, Senin (25/102021).

Sebut Syaiful pemberlakuan kebijakan baru ini tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak. Pasalnya untuk pengenaan pajak.

Pemilik NIK harus telah memenuhi syarat subjektif (termasuk sebagai subjek pajak) dan objektif (mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak).

“Program tersebut tidak serta merta mewajibkan pemilik KTP wajib pajak,”jelasnya.

Dikatakan, kebijakan memberlakukan NIK menjadi NPWP pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakuan itu juga akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan.

“Intinya kegiatan tersebut memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, “ujarnya.

Untuk deketahui, UU HPP ini sebelumnya diusulkan oleh pemerintah dengan judul Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kepada DPR pada 5 Mei 2021 dan dibacakan dalam Sidang Paripurna pada 21 Juni 2021 lalu.

Substansi RUU tersebut adalah untuk melaksanakan reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan perpajakan, namun tetap dapat menjaga kondisi masyarakat dan dunia usaha, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar tidak terbebani dengan perubahan kebijakan perpajakan ini serta tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tertekan akibat Pandemi Covid-19. (gil)

ADVERTISEMENT