DPDR Kota Depok Gelar Rapat Paripurna APBD Anggaran 2021 Secara Virtual

Dibaca: 84 kali

SIDAKPOST.ID, DEPOK – DPRD Kota Depok yang Menggelar rapat paripurna, Senin (23/11). Sidang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kota Depok, terhadap RAPERDA digelas secara virtual.

Sidang tentang APBD Tahun 2021 ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok T. M. Yusup Syahputra, PJS Walikota Depok Dedi Supandi, turut juga Sekda Kota Depok, Para Anggota DPRD Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok Serta para rekan-rekan Pers/ Media masa dan LSM.

Tanggapan ini merupakan tanggapan akhir yang bersifat umum dari serangkaian tanggapan, pembahasan, saran dan rekomendasi yang secara lebih rinci yang telah disampaikan dalam serangkaian rapat kerja terkait dan merupakan bagian tak terpisah dari tanggapan umum ini.

Rapat paripurna ini bertujuan melaporkan hasil pembahasan rancangan DPRD Kota Depok tahun anggaran 2021 berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 yang sudah disepakati antara PJS. wali kota depok dan dewan perwakilan rakyat daerah kota depok tertanggal 12 oktober 2020 serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang dan berbagai arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.

Disamping itu juga berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang memuat tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya.

Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang di gelar di gedung DPRD Kota Depok dan melalui tatap muka serta virtual, Senin 23/11/2020 Sidang yang mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Depok, terhadap RAPERDA tentang APBD Tahun 2021 yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok T. M. Yusup Syahputra, PJS Walikota Depok Dedi Supandi, turut juga Sekda Kota Depok, Para Anggota DPRD Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok Serta para rekan-rekan Pers/ Media masa dan LSM.

Dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran dprd kota depok terhadap raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Yang di sampaikan oleh Ketua DPRD Kota Depok T. M. Syahputra
sidang paripurna yang dihadiri oleh kepala derah dan DPRD kota depok ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. menyusun, mengajukan, dan menetapkan rancangan peraturan daerah (PERDA) tentang APBD merupakan kewenangan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan.

Pengelolaan keuangan daerah. sementara bagi DPRD, sidang ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran, yakni untuk membahas rancangan perda tentang APBD. merupakan tugas dan wewenang badan anggaran DPRD untuk memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan PERDA tentang DPRD.

Tanggapan ini merupakan tanggapan akhir yang bersifat umum dari serangkaian tanggapan, pembahasan, saran dan rekomendasi yang secara lebih rinci yang telah disampaikan dalam serangkaian rapat kerja terkait dan merupakan bagian tak terpisah dari tanggapan umum ini.

Rapat paripurna ini bertujuan melaporkan hasil pembahasan rancangan DPRD Kota Depok tahun anggaran 2021 berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 yang sudah disepakati bersama.

Selain itu juga memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang dan berbagai arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Tema pembangunan 2021 berupaya untuk peningkatan daya saing daerah di berbagai sektor. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dengan tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan pendalaman atas materi raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang melibatkan perangkat daerah dilingkup pemerintah kota depok maka dengan ini badan anggaran DPRD kota depok menyampaikan hasil pembahasan struktur APBD tahun 2021 sebagai berikut:

Pos pendapatan sebesar Rp. 2 trilyun 962 milyar 256 juta 637 ribu 524 rupiah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 trilyun 337 milyar 232 juta 519 ribu 157 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 1 trilyun 493 milyar 910 juta 418 ribu 367 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 131 milyar 113 juta 700 ribu rupiah. Pos belanja daerah sebesar 3 trilyun 549 milyar 420 juta 315 ribu 300 rupiah.

Sementara rincian belanja yakni belanja operasi sebesar 2 trilyun 636 milyar 161 juta 60 ribu 780 rupiah. Belanja modal sebesar 814 milyar 259 juta 254 ribu 520 rupiah.
belanja tidak terduga sebesar 99 milyar rupiah. Pos pembiayaan sebes ar 587 milyar 163 juta 677 ribu 776 rupiah. Dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar 587 milyar 163 juta 677 ribu 766 rupiah. (adv/abr)

ADVERTISEMENT