Harga Sawit Makin Anjlok, Petani di Muaro Jambi Menjerit

Seorang Petani Sawit Saat Ditemui di Kebun Sawit. Foto : sidakpost.id/Munawir

SIDAKPOST.ID, MUARO JAMBI – Harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit saat ini terjun bebas. Anjloknya harga sawit ini berdampak buruk bagi petani sawit di Muaro Jambi.

Sekedar diketahui, saat ini harga TBS di pabrik di wilayah Muaro Jambi hanya dikisaran Rp 700 per kilogram. Harga tersebut tentunya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk dapat menjual hasil pertaniannya.

Ketua Kelompok Tani dan juga petani sawit Kecamatan Sungai Bahar, Hanafi ketika dikonfirmasi mengatakan, dengan harga hanya 700 rupiah itu sangat membuat petani menjerit.

Bagaimana tidak, menurut Hanafi, dari 700 rupiah itu Rp 200 per Kg merupakan biaya tukang panen dan biaya angkut Rp350 perkilo per Kg. “Dengan harga segitu, petani hanya mendapatkan Rp 150 saja per kilonya,” keluh Hanafi.

Lebih parah lagi lanjut Hanafi, biaya-biaya yang ia rincikan itu belum termasuk biaya perawatan kebun.

“Kalau harga sawit seperti ini kami petani sawit mau makan apa. Pendapatan yang kami andalkan hanyalah dari hasil sawit. Kalau terus-terusan begini, bisa-bisa kelaparan kami para petani sawit ini,” bebernya.

Ia sangat berharap agar pemerintah bisa mengambil kebijakan agar harga TBS kelapa sawit bisa kembali membaik, sehingga ekonomi masyarakat bisa kembali normal.

“Kita memohon kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat agar cepat mengambil kebijakan terkait permasalahan ini, sehingga harga buah kelapa sawit bisa kembali membaik,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti berharap kondisi ini tak berlarut, sebab jika keadaan ini tidak segera dicarikan solusinya akan berdampak serius bagi masyarakat luas, apalagi sebagian besar penduduk di Muaro Jambi adalah petani sawit.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Muaro Jambi, provinsi Jambi dan pusat untuk mencari solusi agar harga buah kelapa sawit bisa segera membaik, mengingat persoalan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur masalah tata niaga CPO,” tukas Yuli Setia Bakti. (wir)