Sekda Sudirman Sebut UMP Akan Ditetapkan Sesuai Permenaker 18 Tahun 2022

Sekda Provinsi Jambi Sudirman Saat diwawancari awak media. Selasa (22/11). Foto : sidakpost.id/Ratna. Biro Jambi

SIDAKPOST.ID, JAMBI  – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi menyebut Dewan Pengupahan Provinsi Jambi akan kembali melakukan rapat tentukan UMP sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 18 tahun 2022.

Sudirman menjelaskan revisi UMP dilakukan menyesuaikan aturan terbaru dari pemerintah pusat.

“Kita sudah bicarakan lebih lanjut, ketemu lagi dewan pengupahan ada dari pemprov, pengusaha dan buruh,” ucapnya.

Dia pun tak dapat memastikan perubahan UMP sesuai permenaker 18 tahun 2022 tersebut. Dia berharap tak jauh dari angka kenaikan UMP yang sempat ditandatangani gubernur.

“Kalau kemarin kita naiknya kan Rp. 131 ribuan, mudah-mudahan engga jauh dari itu. Sehingga nanti itu menjadi win-win solutionlah, jangan nanti sampai kita naiknya tinggi tapi kan kita membebani pengusaha,” lanjut Sudirman.

Sebelumnya Gubernur Provinsi Jambi Al Haris secara resmi telah tandatangani Upah Minimun Provinsi (UMP) Jambi tahun 2023. UMP Jambi resmi ditetapkan dengan kenaikan sebesar Rp. 131.847,73 atau 4.89 persen.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dedy Ardiansyah, Selasa (15/11).

Dia mengatakan bahwa kenaikan UMP Jambi yang diusulkan dewan pengupahan Provinsi Jambi tersebut langsung ditandatangani Gubernur Al Haris.

“Dewan pengupahan provinsi telah melaksanakan rapat pleno penetapan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2023. Alhamdulillah hasil surat rekomendasi penetapan UMP Jambi tahun 2023 telah ditandatangani oleh Gubernur Jambi Dr. Al Haris,” kata Dedy.

Dengan ditandatanganinya usulan dewan pengupahan Provinsi Jambi terkait UMP Jambi 2023 itu, maka secara resmi ketetapan UMP Jambi 2023 resmi naik sebesar Rp. 131.847,73 atau 4.89 persen.

“Iya ini akan berlaku mulai 1 Januari 2023 nanti,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jambi Bahari Panjaitan, sekaligus Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengatakan rapat tersebut merupakan rapat terakhir dalam pengusulan UMP Provinsi Jambi.

“Setelah beberapa kali rapat dan terakhir hari ini, telah sepakat walaupun voting,” kata Bahari, Selasa (15/11).

Dia pun mengatakan pengambilan keputusan itu mencapai kesepakatan setelah dilakukan voting. Dalam beberapa kali musyawarah tidak mencapai keputusan secara aklami karena pihak buruh tidak sepakat PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

“Dan Apindo pun sebagai perwakilan dari pengusaha telah sepakat dan telah menandatangani berita acara untuk kita teruskan dengan SK Gubernur Jambi,” ujarnya.

Kata Bahari, setelah adanya penetapan UMP oleh Gubernur Jambi itu menjadi hukum positif sebagai dasar penetapan upah minimum Provinsi Jambi.

Setelah itu pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para perusahaan untuk menjadi ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan bahwa semua pihak telah menandatangani berita acara kesepakatan. Bahari mengatakan kenaikan tersebut cukup signifikan dibandingkan tahun lalu.

“Kenaikan ini cukup signifikan untuk kondisi saat ini, naik Rp. 131.847,73, udah cukup tinggi ini. Kalau tahun yang lalu memang terjadi penolakan karena naik 0.82 persen sejumlah Rp 18.842 kalau sekarang kan naik 4.89 persen, cukup tinggi,” pungkasnya. (rsa)