Insentif Guru PAI Non-PNS Cair, Puan Maharani Dorong Kesejahteraan Para Guru

Dibaca: 249 kali

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan guru, kabar gembira pun datang. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mulai mencairkan bantuan insentif bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, masih ada sederet pekerjaan rumah menunggu.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan bantuan insentif merupakan tambahan penghasilan bagi guru PAI non PNS di sekolah yang belum tersertifikasi serta belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Sejumlah total Rp66 miliar tersebut diperuntukkan bagi 44.000 guru PAI non PNS pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah luar Biasa (SLB) di semua tingkatan.

“Masing-masing akan mendapatkan Rp1,5 juta dipotong pajak. Insentif ini akan dikirim langsung ke rekening masing-masing,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani.

Kesejahteraan pendidikan

Ketua Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI, Tamsil Linrung menyebut, permasalahan guru honorer memang sangat fundamental karena menyangkut kesejahteraan pendidikan di Indonesia.

Dia pun menyadari, persoalan guru honorer bukan semata-mata permasalahan pemerintah. Bahkan, Tamsil juga tak mengingkari bahwa DPD RI tidak menyiapkan suatu instrumen atau regulasi yang bisa memaksa negara untuk menyelesaikan masalah guru honorer.

“Karena itu pansus ini merupakan suatu bentuk yang bisa mengeluarkan rekomendasi yang secara terbuka dibaca oleh seluruh masyarakat sehingga sipil society ini juga tergerak hatinya,” katanya

Tamsil mengira bahwa persoalan guru honorer ini adalah memang berat, mengingat kompetensinya sangat di bawah standar. Oleh karena itu, lanjut dia, dalam sistem pendidikan ini mengalami keterlambatan.

Tuntutan para guru

Kesejahteraan guru memang masih perlu ditingkatkan. Hal ini juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kota Serang, Kusmawati meminta agar kesejahteraan guru diperhatikan. Pasalnya saat ini belum sejahtera.

“Meski ada program sertifikasi. Masih ada 130 honorer yang belum sertifikasi, sehingga kalau berbicara kesejahteraan belum,” ucap Kusmawati.

Menurutnya, dari seluruh guru raudhatul athfal di Kota Serang, yang PNS ada lima dan PPPK ada dua orang.

“Jadi kami minta diperhatikan lagi kesejahteraan guru, karena dengan salah satunya pendidikan lancar gurunya semangat kan sejahtera,” katanya.

Dirinya berharap, ke depan kesejahteraan guru raudhatul athfal dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah.

“Mudah-mudahan kedepan untuk guru-guru bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak,” ucapnya.

Para guru honorer

Kesejahteraan guru, terutama para guru honorer, pernah disebut-sebut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia menegaskan pentingnya memastikan kesejahteraan para guru menjadi salah satu faktor penting yang menjamin kualitas pendidikan.

“Pendidikan adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia yang berdaya, mandiri, maju, dan makmur. Sedangkan para guru adalah ujung tombak pendidikan,” kata Puan.

Para guru, lanjut dia, telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan pada anak didik. Beban mereka pun menurut Puan semakin berat saat pandemi Covid-19. Selain proses pembelajaran yang penuh tantangan, para guru honorer harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

“Para guru honorer termasuk yang paling terdampak. Sebelum pandemi saja, upah mereka tak sebanding dengan besarnya tanggung jawab mendidik generasi bangsa. Setelah pandemi, kehidupan mereka semakin terhimpit,” tutur eks Menko PMK periode 2014-2019 ini.

Puan menekankan bahwa kompetensi guru juga merupakan hal yang penting. Namun yang lebih utama adalah integritas untuk menjadi seorang guru sejati. Para guru honorer yang telah mengajar belasan bahkan puluhan tahun tentu sudah terbukti mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Tidak perlu khawatir soal integritas dan pengabdian para guru ini. Sedangkan untuk kompetensi, tentu harus ada program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara reguler untuk terus memastikan kompetensi guru mampu mengimbangi perkembangan dan tantangan zaman,” ujar alumni FISIP Universitas Indonesia ini.

Pada dasarnya, lanjut Puan, para guru memang harus secara rutin mendapat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi demi mencapai pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa pendidikan perlu berbenah agar siap menghadapi era disrupsi.

Menurut Puan, peran guru menjadi lebih penting lagi karena mereka dituntut mampu beradaptasi dengan keadaan. Tanggung jawab besar berada di pundak para guru untuk memastikan learning loss tak sampai terus menerus terjadi, seperti efek bola salju.

“Tugas para guru semakin berat, tanggung jawab masa depan generasi penerus bangsa ada di pundak para guru ini. Oleh sebab itu, kita bersama-sama harus memastikan hak kehidupan yang sejahtera bagi para guru, demi Indonesia yang lebih baik,” ucap Puan. (pis)

ADVERTISEMENT