LSM Padams dan Lippan Turun Gunung Bela Kepentingan Rakyat

Dibaca: 412 kali

SIDAKPOST.ID, BUNGO – LSM Padams dan LSM Lippan menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras), menyampaikan aspirasinya ditiga titik pada Kamis 22 Maret 2018. Dalam aksinya, Ketua LSM Padams menyampaikan aspirasinya di Dinas Pendidikan, Kantor Bupati Bungo dan Kantor DPRD Kabupaten Bungo.

Dalam orasinya, Afrizal atau Ijal selaku Ketua Padams menyebutkan beberapa point dalam aksi tersebut, mulai dari permasalahan pemukulan guru terhadap siswa, pemindahan guru, GDM, pelayanan RSUD, gaji honor, pemekaran, hingga permasalahan TKI yang beberapa waktu lalu meninggal di Malaysia.

Pihaknya menuntut kejelasan dan jawaban dari Bupati Bungo mengenai permasalahan-permasalahan yang disampaikan dalam orasi tersebut.

“Lunasi janji GDM, lunasi janji pemekaran Kabupaten Bungo. Kami meminta Kepada Bupati dan DPRD Bungo panggil Kepru RSUD dan dr. Mardalena yang menolak pasien untuk berobat di Kabupaten Bungo. Kemudian panggil dan pecat Guru Hendro yang melakukan pemukulan terhadap murid sampai di rawat empat hari di rumah sakit,” ujar Ijal dalam orasinya.

Sementara itu Ares Sandra menambahkan, pemerintah harus memperhatikan gaji honorer yang ada di Kabupaten Bungo saat ini. Dirinya menilai gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada honorer saat ini sangat tidak layak. “Cubo hitung dewek pak, dapat apo honorer dengan gaji kecik tu,” tuturnya.

Kemudian dirinya juga menyebutkan, pemerintah harus memanggil oktum pejabat di Kabupaten Bugo yang mengatakan anggota dewan munafik. Serta meminta pemerintah memperhatikan TKI yang meninggal di Malaysia beberapa waktu lalu.

“Ini ada apa, pejabat di Kabupaten Bungo mengatakan anggota DPRD Bungo itu muanfik ada apa ini,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo Syarkoni Syam dalam menanggapi aksi demo dari dua LSM tersebut menuturkan, pihaknya akan memanggil dan menangapi semua aspirasi yang disampaikan oleh LSM Padams dan LSM Lipan tersebut.

“Untuk masalah pelayanan RSUD kami akan menyurati dan memanggil Kepala RSUD, Kadis Kesehatan, beserta dr.Mardalena dan Kepru RSUD tersebut. Begitu juga dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bungo, beserta guru-guru yang bersangkutan,” tutur Syarkoni.

Sedangkan mengenai permasalahan TKI, Syarkoni yakin pihak pemerintah Kabupaten Bungo sudah mengambil langkah dan tindakan mengenai TKI yang meninggal di Malaysia beberapa waktu lalu.

Kemudian dirinya juga menyebutkan, untuk permasalahan pemekaran dan GDM pihaknya akan mengadakan rapat terlebih dahulu bersama unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bungo.

Sementara itu, mengenai permasalahan gaji honor Syarkoni menyebutkan pihaknya akan melihat dan mempertanyakan, mampu atau tidak pemerintah menaikan gaji tenaga honor itu kedepannya.

“Sekarang sudah di ketok, saya akan mengajak seluruh anggota dewan nantinya untuk mempertanyakan mampu atau tidak pemerintah, menaikan gaji honor yang jumlahnya hampir mencapai empat ribu tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar tersebut.

Selanjutnya disela penyampaian tanggapan tersebut, Syarkoni juga mengajak seluruh masyarakat dan LSM untuk memberikan kesempatan kepada Bupati Bungo melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, untuk membangun Kabupaten Bungo kedepannya.

“Sekarang biarkan beliau (Bupati,red) menjalankan tugasnya. Kami yakin pemikiran dan beban beliau lebih berat dari kita semua, untuk memikirkan bagaimana Kabupaten Bungo ini bisa lebih maju lagi dari saat ini, dan memikirkan bagaimana kesejahteraan seluruh raykat Kabupaten Bungo ini,” pungkasnya. (rul)

ADVERTISEMENT





ADVERTISEMENT