Mashuri Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI Kabupaten Bungo Masa Khidmat 2022-2027

Foto bersama pasca pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Bungo masa khidmat 2022-2027. Senin (20/3). Foto : sidakpost.id/julian. Biro bungo

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Bupati Bungo H Mashuri didampingi Ketua TP PKK Hj Verawaty Mashuri, hadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo Masa khidmat 2022-2027, bertempat di Wisma Ali Sudin, Senin (20/3/2023).

Pengukuhan ini dilakukan pasca diadakannya Musyawarah Cabang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bungo beberapa waktu yang lalu, dengan terpilihnya Ketua MUI Kabupaten Bungo KH. NM Sanusi untuk masa Khidmat 2022-2027.

Dalam kegiatan itu, Ketua Umum MUI Provinsi Jambi Prof. Dr. KH. Hadri Hasan secara resmi melantik pengurus MUI kabupaten Bungo yang baru.

Ketua MUI Provinsi Jambi, KH. Hadri Hasan berharap kepengurusan yang dilantik mampu membangun sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak dengan kekompakan internal pengurus. Kekompakan sangat penting karena MUI terdiri dari berbagai latar belakang ormas Islam yang berbeda.

Ia juga berharap seluruh pengurus MUI tetap memegang teguh hal-hal yang menjadi visi-misi MUI, tetap menjalankan peran MUI yakni himayatul ummah (menjaga ummat), himayatuddin (menjaga agama), dan himayatuddaulah (menjaga negara).

“Pengurus yang baru dilantik agar segera melakukan koordinasi dan konsolidasi internal dan eksternal untuk memperkokoh organisasi sebagai landasan dan pondasi dalam melakukan pengkhidmatan dan melindungi umat,” harapnya.

Sementara Bupati Bungo H Mashuri, dalam kesempatan itu mengucapkan selamat atas dikukuhkan pengurus MUI Kabupaten Bungo masa khidmat 2022-2027.

Dikatakannya, mulai hari ini, di pundak jajaran pengurus ini terletak tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia. Semua itu akan menentukan gerak langkah, arah dan kebijakan organisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo di masa yang akan datang.

Ia berharap kepada pengurus MUI Kabupaten Bungo yang baru dikukuhkan dapat bersinergi bersama pemerintah dalam menjaga umat dan masyarakat.

Sesuai dengan tugasnya, MUI sebagai mitra pemerintah dalam melakukan hal-hal menyangkut kemaslahatan umat. Seperti mengeluarkan dan mensosialisasikan fatwa kehalalan makanan, penentuan kebenaran semua aliran dalam agama dan hal-hal yang berkaitan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

“Peran antara ulama dan pemerintah itu tidak dapat dipisahkan, para ulama harus bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga umat, agama dan bangsa ini,” ucap Bupati. (Jul)