SIDAKPOST.ID, BUNGO – Pemkab Bungo melalui TAPD mengajukan KUA PPAS APBD dalam keadaan Divisit. APBD yang diajukan sebesar Rp 1,1 Triliun, sementara perkiraan pendapatan hanya Rp 1,06 atau devisit sekitar Rp 37 Milyar.
Hal ini menimbulkan kegelisahan anggota DPRD Bungo. Pasalnya, wakil rakyat bungo tidak bisa lagi untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Tentunya akan berpengaruh pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang.
“Kalau sudah seperti ini bagaimana lagi kita untuk menambah anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, Kelurahan dan lainnya. Saat ini saja kita sudah dihadapi dengan devisit ,” ucap Hendri Novriza, saat pembahasan KUA PPAS APBD Bungo tahun 2018, Senin (20/11/2017).
Menurut Hendri, selama ini dewan seringkali disebut mencoret anggaran. Padahal KUA PPAS sudah diterima oleh anggota dewan dalam berbentuk buku pada pembahasan. Bahkan untuk Musrembang saja anggota dewan tidak dilibatkan.
“Kita tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah Pembanguann (Musrembang) di Bapeda. Jadi bagaimana kami untuk memperjuangkan pembangunan. Saat ini marwah dan hak bajeter kita sudah tidak ada lagi,” sebut Hendri.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo Supriyadi mengatakan devisit ini belum tentu terjadi, karena anggaran ini baru bersipat sementara.
“Devisit ini belum tentu terjadi, karena Sisa Lebih Pagu Anggaran (SIPA) tahun 2017 belum kita masukan. Kita berkirakan devisit ini akan ditutupi oleh SILPA nantinya. Hanya saja saat ini kita belum bisa memperkirakan berapa angkanya,” ujar Supriyadi. (zek)
