SIDAKPOST.ID, JAMBI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dari Fraksi Gerinda Abun Yani katakan belum puas atas jawaban dari Gubernur Jambi atas pandangan dari fraksinya.
Jawaban dari Gubernur Jambi yang di sampaikan oleh Wagub Jambi, terkait jalan alternatif Kotoboyo – Kilangan, Kabupaten Batanghari, dapat kami jelaskan bahwa jalan ini akan digunakan sebagai jalan umum untuk mengurai kemacetan yang terjadi karena angkutan batu bara dan telah menimbulkan banyak permasalahan.
Baca Juga : Pimpinan DPRD Sungai Penuh,Rakor Pencegahan Korupsi Penyusunan APBD
“Saat ini ruas jalan tersebut masih non status, namun akan diusulkan menjadi jalan provinsi pada usulan perubahan SK jalan yang saat ini sedang berproses. Proses pengerjaan akan dilakukan secara swakelola sehingga diproyeksikan akan dapat diselesaikan pada akhir tahun,” ujar Sani, Selasa (20/09/2022)
Penanganan jalan ini bukan berarti membuat kami menelantarkan ruas jalan lainnya yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi. Kami tetap berkomitmen untuk menangani jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
“Pemilihan penanganan jalan non status ini dilakukan karena kondisi mendesak yang membutuhkan Provinsi hadir untuk menghubungkan kabupaten/kota di wilayah Barat Provinsi Jambi dengan Wilayah lainya di Provinsi Jambi,” lanjutnya.
Sedangkan Fraksi Gerinda Abun Yani menganggap Pemprov tidak menjawab semua poin pertanyaan pandangan fraksinya.
Dia mengatakan dalam waktu 3 bulan apakah pembagunan ini bisa tercapai dan juga kegunaan dari pembangunan jalan ini harus jelas , sedangkan jalan Provinsi Jambi masih banyak yang rusak dan penting untuk di benahi.
“Bukan masalah setuju atau tidak, kita membangun masalah infrastruktur apakah dengan waktu yang sesingkat ini apakah pemerintah mampu,” ucapnya.
