Gandeng BPN, Kapolres Bungo Permudah Warga Urus Sertifikat Tanah

Tampak Kapolres Bungo AKBP Wahyu Bram Bersama BPN dan Camat dan Rio Dusun Pulau Baru dengar langsung keluhan warga di program Jumat Curtah, Jumat (18/2) kemarin. Foto : sidakpost.id/zakaria

SIDAKPOST.ID, BUNGO –  Setelah beberapa pekan terakhir Kapolres Bungo, AKBP Bram melaksanakan Jumat Curhat di kota Muara Bungo. Kali ini, Jumat curhat dilaksanakan di dusun Pulau Batu, kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo.

Jumat curhat kemarin, Kapolres Bungo ikut menggandeng pihak BPN Bungo agar saat berdialog masyarakat bisa curhat langsung terkait sertifikat kepemilikan tanah baik itu tanah kebun hingga rumah yang di desa.

AKBP Wahyu Bram mengungkapkan, tentu bagi masyarakat yang belum mengurus sertifikat tanah maka bisa disampaikan ke BPN Bungo. Semua bertujuan agar tidak ada terjadi sengketa tanah.

“Sudah saatnya, lahan kosong selama ini tidak dimanfaatkan atau yang sudah ada sertifikatnya, sebaiknya desa berperan aktif untuk membuka tempat usaha dari Dana Desa (DD). Tentu bila semua peduli maka ketahanan pangan di desa bisa kuat,” ujar AKBP Bram, Minggu (19/2/2023).

Dijelaskan, bila semua warga yang ada di desa memiliki pekerjaan maka mereka itu lebih sibuk bekerja. Tentu bila sudah sibuk bekerja untuk melakukan tindak kriminal bisa berkurang. Baik itu, penyalahgunaan narkoba, curanmor, dan juga kejahatan lain.

“Kita semua harus memikirkan bagaimana nasib warga kita ke depan, ap2a pekerjaan mereka, bagaimana nasib mereka di desa. Semua harus peduli dengan kondisi yang sedang kita hadapi,” ujarnya.

Sementara itu, Rio Pulau Batu Muhammad Amin sangat senang dengan Jumat Curhat yang digelar oleh bapak Kapolres Bungo ini menjadi wadah tempat masyarakat Pulau Batu bercerita terkait persoalan yang ada di wilayah dusun.

“Tentu dengan adanya pihak BPN ikut hadir di Jumat Curhat ini kami lebih leluasa agar pengurusan sertifikat tanah desa Kepada pihak BPN. Tentu dalam waktu dekat akan kami urus semua dokumen-dokumennya,” kata Amin.

Dalam ksempatan itu, Kapala BPN Bungo Nur Adi Kusno menjelaskan, negara hadir melalui BPN untuk memberikan kepastian hukum hak kepemilikan tanah masyarakat.

“Tentu kami setiap melayani masyarakat bila ingin mengurus sertifikat tanah bisa datang ke kantor BPN. Ingat pengurusan itu tanpa dipungut biaya, terlebih dahulu lengkapi semua dokumennya,” katanya.

Nur Adi menambhakan, tahun 2023 BPN Bungo memilki target untuk menerbitkan 10400 sertifikat pada program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” Kami sangat berharap masyarakat memanfaatkan program PTSL ini,” pungkas Kapala BPN Bungo.

Untuk diketahui pada program Jumat curhat kali ini, ada beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat. Diantaranya soal sulit mendapatkan pupuk bersubsidi bagi petani.

Permohonan peminjaman alat berat untuk membuka lahan, soal warga yang dipidana terkait karhutla dan pengusulan untuk pembangunan Mapolsek baru di Jujuhan Ilir. (zek)