Peran Penting Rehabilitasi Sebagai Penegakan Hukum dalam Penyalahgunaan Narkotika

Dibaca: 115 kali

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyelahgunaan narkotika.

Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan.
Pada tahun 2019, data BNN telah melakukan layanan rehabilitasi terhadap 13.320 orang melebihi target yang telah diberikan yaitu sebanyak 10.300 orang.

Dengan rincian yaitu sebanyak 11.370 orang dengan rehabilitasi layanan rawat jalan dan 1.950 orang rawat inap. Kemudian dalam pengungkapan kasus narkotika, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 dengan sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia.

Adapun tersangka kasus narkotika yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku.” Realese BNN 2019”
Kutipan dari menkumham “Ada satu keanehan kejahatan narkoba ini sudah melebihi 50% dari penghuni lapas dan rutan seluruh di di Indonesia,” ujar Yasonna di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kita dapat melihat beberapa produk hukum yang yang sudah ada dan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54,55,56,57,58 59,103, dan 127 mengatur tentang rehabilitasi UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 MA mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
PP No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor pada pasal 5

Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai peraturan bersama MA, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kepada Badan Rehabilitasi.

Dengan demikian maka penulis memberikan pendapat bahwa hendak nya suatu produk hukum harus lah di lengkapi oleh suatu instrumen pendukung yang memadai sehingga pelaksanaan ketentuan undang – undang dapat berjalan dengan baik mulai dari perencanaan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur berbasis geografis wilayah Indonesia, metode kegiatan berbasis ekonomi selama proses rehabilitasi yang wajib bagi para penyalahgunaan narkotika dalam proses masa pemulihan bebas narkotika.

Sehingga diharapkan pemerintah juga akan mendapatkan output manfaat, baik itu dari sisi kesehatan masyarakat yang sudah pulih dan tentu nya memberikan efek ekonomi untuk pemerintah sehingga beban biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak sia -sia.

Apabila instrumen tersebut dapat dipenuhi penulis berkeyakinan bahwa pelaksanaan undang – undang dapat berjalan dengan baik.

Kemudian penulis juga melihat bahwa penting nya menyamakan presepsi dan argumentasi bahasa dalam hukum antara para penegak hukum sehingga tidak ada silang pendapat yang sering kali ditemukan terkait bahasa hukum yang ada untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai bagian dari penegakan hukum yang telah diatur oleh undang – undang.

Penulis : Septa Badoyo

Pascasarjana S3 Ilmu hukum Universitas Jambi

ADVERTISEMENT