Asisten I Pemkab Tubaba : Tahan Milik Warga Menggala Mas, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Dibaca: 292 kali

SIDAKPOST.ID, TUBABA – Terkait tanah milik Zainuddin Gelar Tuan Titel (70) warga Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terkena Proyek Jalur Tol Trans Sumatera (JTTS) tidak dibayarkan kepadanya, sejumlah perwakilan masyarakat menemui Pemerintah Daerah Kabupaten setempat, Senin (19/12).

Dikatakan Rodes (45) anak Kandung Zainuddin bahwa,  pihaknya yang didamping sejumlah tokoh masyarakat telah menemui Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Tubaba Agus Subagio, untuk menyampaikan laporan dan salinan bukti kepemilikan atas tanah yang terkena Proyek JTTS.

“Persoalan ini sudah kami sampaikan dengan Asisten I Pemkab Tubaba, saya didampingi oleh Tamhir Sabak, Zainuri dan tua-tua Kampung, dalam waktu dekan akan kami koordinasikan lagi bersama kuasa hukum kami,” terang  Rodes kepada sidakpost.id melalui telepon selulernya, Senin  (19/12/2017).

Menanggapi hal tersebut Agus Subagio Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Tubaba membenarkan atas pertemuannya dengan pihak yang merasa pemilik tanah tersebut.

Dia mengakui bahwa masyarakat tersebut telah menyampaikan persoalannya secara berjenjang, mulai dari personil BPN Kabupaten hingga BPN Provinsi Lampung.

“Ya benar tadi pihak Keluarga Zainuddin Gelar Tuan Titel yang didampingi Tamhir Sabak telah menemui dan menyerah dokumen terkait tanahnya. Kami akui prosedur yang telah dilakukan mereka sudah benar karena persoalan itu merupakan kewenangan panitia Provinsi,” kata dia.

Dikatakan, pihaknya juga akan  mempertegaskan agar tidak dilakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pemilik yang sebenarnya.

“Kami minta uang ganti ruginya di titipkan terlebih dahulu ke pengadilan untuk proses hukum, tetapi proses pembangunan harus tetap dijalankan,” terang Agus Subagio saat ditemui di ruang kerjanya.

Diakui Agus Subagio,  bahwa pihak Zainuddin Gelar Tuan Titel juga telah menyampaikan bahwa pihaknya memiliki dokumen terkait kepemilikan tanah yang terletak di STA 30 wilayah Wonokerto dan Gunung Batin Udik, bahkan terdapat  amar putusan pengadilan serta peta asli kepemilikan.

“Saat  ini kan ada yang sudah dibayarkan dan ada juga yang belum terbayar, silakan sampaikan semua kepada BPN Provinsi Lampung dan tempuh jalur hukum jika memiliki dokumen kepemilikannya,” ujarnya lagi.

Diceritakan Asisten I tersebut, bahwa sejak inventarisasi lahan awal, Pemerintah daerah melalui Asisten, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat, Kepala Tiyuh, Sekretaris Tiyuh Babinkantipmas, dan Babinsa mengadakan sosialisasi penentuan lokasi JTTS, setelah itu dilanjutkan dengan pendataannya oleh panitia dari Provinsi Lampung.

“Karena pengadaan tanahnya merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung silakan singgah di Provinsi,  tetapi jika ada maslah dan ada evaluasi, pemerintah daerah akan tetap dilibatkan, untuk itu persoalan ini akan kita dorong di Provinsi Lampung untuk bersikap tegas, sekali lagi  pihak yang merasa memiliki dasar hukum atas tanah itu silakan menempuh jalur hukum,” tuturnya. (her)

ADVERTISEMENT







ADVERTISEMENT