Suara Perempuan Untuk Hutan

Dibaca: 131 kali

SIDAKPOST.ID, TEBO – Di dunia perempuan memainkan peran berbeda dari laki- laki; mengelola lahan pertanian, tanaman, binatang dan hutan, mengumpulkan dan mengelola air untuk penggunaan domestik dan pendapatan, pengumpulan dan penggunaan energi terbarukan.

Dengan demikian, berarti mereka berkontribusi waktu, tenaga, keterampilan dan visi pribadi untuk keluarga dan pembangunan masyarakat. Pengalaman mereka yang luas membuat ia menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan tindakan yang tepat

Ketiadaan pengaturan yang adil (secara sosial dan lingkungan) yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan adanya perpindahan penguasaan atas Sumberdaya Alam dari tangan rakyat, perempuan dan laki-laki kepada pihak lain, pelaku bisnis dan pemerintah. Kondisi seperti ini kemudian menyingkirkan sebagian besar rakyat dari sumber-sumber penghidupannya.

Peran perempuan di sektor kehutanan bersifat informal dan tak tampak, praktik-praktik pengelolaan hutan oleh perempuan dan pengetahuan mereka yang luas tentang hutan dan lahan sering tidak tercermin dalam mekanisme tata kelola dan forum pengambilan keputusan.

Diantara 20 peraturan tentang konsesi hutan yang memandatkan partisipasi publik, hanya satu peraturan yang secara khusus mewajibkan adanya partisipasi perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang “Penanganan Konflik Sosial”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, konflik sosial yang acapkali muncul akibat konsesi hutan perlu ditangani dengan berlandaskan asas kesetaraan gender. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan harus diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi. Asas kesetaraan gender dalam penanganan konflik sosial tercermin dengan adanya pelibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya-upaya penyelesaian konflik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan” menuturkan “pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga diarahkan untuk menghadapi perubahan iklim, dengan salah satu prioritas pembangunan adalah ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan” .

Oleh karena itu, merealisasikan hak perempuan untuk terlibat mengelola hutan guna membangun ketangguhan perubahan iklim dan ketahanan pangan harus dilakukan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan gender dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan demikian, Laki-laki dan perempuan memiliki metode dan prioritas berbeda dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kebutuhan, berbeda dalam mengakses hutan dan produknya. Untuk membuat peran perempuan terlihat secara kasat mata; kaum perempuan perlu dilibatkan dalam pelatihan dan kegiatan pengelolaan kehutanan.

Bagi perempuan, kesempatan tersebut untuk mengejar pengembangan pribadi dan dapat memberikan dampak dalam penambahan pendapatan rumah tangga mereka. Sedangkan dalam segi hukum, kaum perempuan perlu mendapatkan pengetahuan dan pendampingan hukum, pemahaman hak-hak konstitusional dan pengetahuan manajemen produksi serta pasca produksi agar lebih terlindungi dan mampu meningkatkan produktivitasnya, serta lapisan-lapisan ketidakadilan gender dapat dihilangkan.

Berbagai persoalan dan konflik yang terjadi di wilayah TNBT, sudah selayaknyalah Pemerintah dibantu dengan lembaga-lembaga lokal yang ada di daerah ini melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan untuk melestarikan alam bukit tiga puluh dari tangan-tangan para pembalak yang sampai saat ini masih saja sebagian “mencukuri hutan” demi mengumpuli pundi-pundi mereka. Saya yakin dan percaya dengan “suara” perempuan, hutan kita akan tetap lestari.

PENULIS : Heri Susanto, Pemerhati Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

ADVERTISEMENT