Kejar RPH Berstandar NKV, Disnaskeswan Adakan Diskusi Terbuka

Dibaca: 126 kali
Drh. Hultatang, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veterinar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur/Foto :sidakpost.id (Ragil)

SIDAKPOST.ID, LOMBOK-TIMUR – Guna meningkatkan pengetahuan para jagal yang ada di RPH menuju RPH yang berstandar ber Nomer Kontrol Veteriner (NKV) dan ber sertificate Halal kedepannya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lombok Timur melalui Bidang Kesehatan Hewan mengadakan group diskusi terbuka Penerapan Hygine dan Sanitasi di setiap Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada. Diinisiasi Disnakeswan dan peneliti S3 UNRAM yang bekerjasama dengan Australia. Para peserta yang hadir adalah pekerja RPH. Tujuan yang diharapkan adalah diperoleh peningkatan kapasitas pengetahuan bagi para jagal tentang bagaimana mendapatkan kualitas daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) melalui menerapkan Hygine dan sanitasi.

Dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan dan Kesmavet drh.Hultatang pada Rabu (10/11/2021) pendekatan yang dilakukan melalui evaluasi bangunannya, fasilitasnya, pekerjanya dan penanganan limbahnya. Mengingat yang diharapkan oleh pemerintah pusat adalah RPH yang ber nomor kontrol veteriner (NKV) dan memiliki sertifikat halal.

“Artinya NKV itu terkait dengan hygine sanitasinya yang mengacu kepada bagaimana tingkat pencemarannya, bagaimana kriteria daging yang baik yang bisa aman untuk dikonsumsi” terangnya.

Ditambahkan hingga saat ini RPH yang ada masih jauh dari kata standarisasi penerapan hygine sanitasi. Mengingat sejauh ini dana yang digunakan masih mengandalkan dana DAK yang masih jauh dari kata cukup.

“Ya, masih belum memadai karena kita masih mengandalkan dana dari DAK” katanya.

Namun ditambahkan dr.Hultatang di tahun 2022 mendatang rencananya akan di rehap RPH dan 5 Puskeswan dengan anggaran dana 800 juta untuk RPH di Apitaik. Dengan kalkulasi jika yang direhap 5 RPH maka anggaran yang akan di gelontorkan di atas 3 milyar. Dia berharap tidak ada pemangkasan anggaran agar RPH keberadaannya sesuai dengan yang diharapkan yaitu RPH yang berstandar.

Sementara itu diakuinya hingga saat ini masih belum ada, karena RPH yang dimiliki belum ber NKV dan bersertifikat halal.

“Ketika NKV dan Sertificate halal itu sudah ada, maka kita bebas mengirim daging itu kemanapun. Sementara ini kita terus minta anggaran ke pusat agar bangunannya di rehap dan fasilitasnya di penuhi tapi kenyataannta hingga saat ini masih belum ada yang bisa di rehab” keluhnya.

Terakhir dia menyebut hingga saat ini RPH yang ada di Kab. Lombok Timur sudah mencapai mendekati 40 RPH dengan 10 UPT dan tidak kurang dari 20 Puskeswan. (gil)

ADVERTISEMENT