Pasca Pembakaran Lima Bolldoser PT LAJ, Ormas Kepalabatu Angkat Bicara

SIDAKPOST.ID, TEBO – Suasana masih mencekam pasca peristiwa pembakaran alat berat lima unit Bolldoser milik PT LAJ yang melakukan land clering, dengan cara menggusur lahan masyarakat petani Di Rt 08 Desa Napal Putih yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, Pada Rabu 15 Mei 2019 kemarin.

Namun, sampai saat ini sejumlah warga masih berjaga – jaga dilokasi terjadinya pembakaran Bolldoser.

Junawal Ketua Serikat Petani Indonesia saat dikonfirmasi awak media menuturkan, sejumlah warga sampai saat ini masih berjaga belum meninggalkan lokasi. Mereka ini merupakan petani kecil warga Tebo, yang berjumlah sekitar 700 jiwa.

“Kami yang berkumpul dilokasi ini adalah wujud dari rasa senasib sepenanggungan dalam mencari hidup dengan berkebun untuk mempertahankan hidup,” tutur Junawal, Rabu (15/5/2019).

Ditambahkan oleh Marsudi tokoh masyarakat Rt 08 Desa Napal Putih, bahwa dirinya kecewa dengan adanya mediasi Senin 13 Mei 2019 kemarin yang tidak ada titik temu solusi dalam koflik lahan antara masyarakat dan petani dengan perusahaan pemegang izin HTI.

“Ada 10 Poin kesepakatan yang di hasilkan dengan mediasi tersebut, namun yang anehnya Sepuluh poin kesepakatan itu tidak ada di tanda tangani oleh semua pihak yang hadir saat itu,” beber Mardudi.

Terpisah Endita selaku ketua umum Organisasi Kerukunan Pemuda Asal Aliran Batang Hari Bersatu (KEPALABATU) Tebo – Jambi mengatakan, pihaknya menyayangkan atas mediasi koflik antara petani dengan pihak perusahaan tak menemui titik terang.

“Kita berharap konplik sengketa lahan ini dapat diselesaikan tanpa merugikan orang kecil, sehingga petani yang bersengketa ini bisa hidup tenang damai dengan usaha berkebun, “kata Endita.

Untuk diketahui, Tim Investigasi KEPALABATU sudah mengantongi data yang ada dilapangan terkait konflik sengketa lahan antara warga atau petani dengan pihak perusahaan PT LAJ di Kabupaten Tebo. Data sudah valid Ormas KEPALABATU hasil investigasinya akan dilaporkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (asa)