Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Gelar Rapat Terkait Tanggul Milik PT.BKS

Dibaca: 323 kali

SIDAKPOST.ID, JAMBI – Komisi II DPRD Provinsi Jambi gelar hearing bersama masyarakat perwakilan dari 4 Desa di Kecamatan Air Hitam, kabupaten Sarolangun terkait tanggul yang dibangun oleh pihak PT. Bahana Karya Semesta di Ruang Rapat DPRD Provinsi Jambi, Selasa (15/02/2022).

Rapat dihadiri wakil komisi II DPRD Provinsi Jambi H. Rusli Kamal Siregar, anggota DRPD komisi II Juwanda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi , Kepala DLH Kabupaten Sarolangun, para OPD terkait dan anggota perwakilan dari perusahaan PT. Bahana Karya Semesta.

Informasi yang diperoleh akibat tanggul yang dibangun oleh pihak PT.BKS lima desa sering terjadi banjir, bahkan sawah warga yang ada di desa sekitar teredam banjir. Semenjak ada tanggul tersebut banyak masyarakat menanggung akibat.

Suseno Kades Lubuk Jering mengatakan, tanggul yang perusahaan dirikan hanya mampu menahan air, jikalau hujan deras, perusahaan tidak banjir tapi malah masyarakat yang kena imbas. Banyak sekali alibi dikeluarkan oleh pihak PT. BKS terkait tanggul tersebut.

“Kami disini menjadi perwakilan dari 18 ribu masyarakat dari empat desa. Jika dalam jangka waktu kedepan tanggul belum diroboh oleh perusahaan maka kami masyarakat tidak bisa lagi tinggal diam,” tegas Suseno.

Camat Air Hitam, Herjoni Edison dalam kesempatan tersebut mengatakan, hasil hearing tadi bersama DPRD Provinsi tadi masalah ini, akan digiring Kementerian oleh DPRD Provisi dan KLHK Provinsi Jambi.

“Memang akibat berdirinya tanggul itu sejumlah desa terjadi banjir dan sawah warga juga sering terendam banjir. Ada lima desa yang terdampak banjir akibat bangunan tanggul milik PT. BKS. Bahkan jalan yang dibuat provinsi juga rusak, “ujar Herjoni.

Humas PT. BKS, Hendra Ritonga ketika dikonfirmasi mengatakan, perusahaan akan menunggu apa yang menjadi hasil rekomendasi dari DLH Provinsi Jambi, nanti akan dilihat kajiannya.

“Jadi kita lihat dulu bagaimana kajian dari mereka. Kalau memang kita yang dinyatakan bersalah sepenuhnya, nanti kita akan disampaikan ke manajemen,” katanya, Selasa (15/2/2022).

Wakil Komisi II DPRD Provinsi Jambi, H Rusli Kamal Siregar menegaskan, tanggul yang dibuat untuk menahan debit air sungai yang melaju ke arah perusahaan, akan tetapi warga sekitar yang menanggung akibatnya.

“Semakin jelas penyalahgunaan oleh perusahaan sehingga, menimbulkan dampak sosial. Setelah mendengar dari masing masing dinas ternyata sudah jelas kalau perusahaan ini hadir tidak membawa pengaruh yang positif bagi warga setempat.

“Jika tidak ada itikad baik perusahaan dalam mengatasi masalah banjir yang di hadapi masyarakat, maka pemerintah terutama DPRD provinsi Jambi akan memberikan sanksi tegas,”tutup Rusli. (rat)

ADVERTISEMENT