Komitmen Mendukung Cakupan Kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan Berikan Penghargaan UHC Award 2023

BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023, Kepada sejumlah Kepala Daerah di 22 Provinsi di Indonesia. Selasa (14/3). Foto : sidakpost.id/Juliansyah. Biro Bungo

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023, Kepada sejumlah Kepala Daerah di 22 Provinsi di Indonesia, Selasa (14/3/2023).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin, di Balai Sudirman Jakarta, kepada Kepala Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota yang berperan atas kontribusi dalam mendukung penyelenggaran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti. M.Sc., Ph.D., AAK dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, kepada Gubernur, Bupati/Walikota, yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014.

Bahwa kepesertaan JKN-KIS terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 1 Maret 2023, tercatat cakupan perlindungan program JKN, telah mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79 persen dari total penduduk.

Capaian ini menjadikan program JKN-KIS di Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di Dunia dengan skema tunggal terintegrasi. Berdasarkan jurnal yang berjudul Political and economic aspect of the transition to universal health coverage, yang ditulis oleh William D Savedoff, dan lain-lain.

“Di sebutkan bahwa Eropa dan Amerika, dalam pencapaian Universal Health Coverage itu berjarak mulai dari 20-127 tahun, seperti di Jerman sejak tahun 1883.
Maka Indonesia menjadi negara capaian cakupan peserta tercepat, dimana kurang lebih 10 tahun, kepesertaan telah mencapai lebih dari 250 juta orang,” ujarnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti. Di kanal Youtube BPJS Kesehatan.

Dilaporkannya, terdapat 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota yang telah lebih awal mewujudkan Universal Health Coverage (UHG) di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan menjadi lebih dari 95 persen total penduduk. Dan Pemerintah Daerah telah juga mendaftarkan penduduknya pada segmen PBPU Pemda.

Bahwa dalam mencapai Universal Health Coverage saat ini BPJS Kesehatan, sedang mengembangkan upaya terintegrasi untuk memetakan, menyisir dan mengadvokasi registrasi seluruh masyarakat dalam kepesertaan program JKN, dalam program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi).

Dimana Program ini dilaksanakan, bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kemendes PDTT, yang nantinya juga akan membutuhkan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah.

” Melalui sinergi bersama lintas lembaga kementerian ini serta melalui dukungan dari Pemerintah Daerah, kami yakin percepatan Universal Health Coverage di Indonesia dapat kita wujudkan bersama juga melalui pendekatan UHC Desa,” Tambahnya.

Lebih lanjut Ali Ghufron menuturkan, mengutip pernyataan WHO, makna Universal Health Coverage, dalam memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan berkualitas yang dibutuhkan kapanpun, dimanapun, tanpa kesulitan finansial.

“Maka BPJS Kesehatan terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan terwujudnya perlindungan pelayanan kesehatan yang menyuruh bagi seluruh penduduk Indonesia dengan layanan yang berkualitas, mudah, pasti, dan setara,” terangnya.

Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin, memberikan apresiasi yang tinggi atas berbagai upaya dan kerja keras Pemerintah Daerah yang telah konsisten mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebagai salah satu prioritas program nasional, dalam mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program JKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

“Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat Indonesia. Adanya program layanan JKN ini banyak membawa dampak positif terutama, terbukanya akses dan meningkatkannya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” ungkap Wapres KH. Ma’ruf Amin. (Jul)