Ditjen PKH Kementan RI & Polri Adakan Sosialisasi Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif

Dibaca: 567 kali
AKBP. Asril Usman,S.IP Sampai Kerjasama Polri Terkait Pengawasan Larangan Memotong Sapi Betina Produktif.

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan penandatanganan MoU dengan Polri tentang Pengendalian Pemotongan Ruminansia Betina Produktif baru-baru ini.

Kerjasama tersebut dilakukan, dalam rangka meningkatkan koordinasi pengawasan, dan sinergi antara Ditjen PKH dengan Kepolisian dalam rangka Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif yang terjadi di kalangan masyarakat.

Bahkan kerja sama ini, sebagai bentuk upaya melindungi sapi betina yang masih produktif untuk mewujudkan program swasembada daging sapi secara nasional.

Ditjen PKH bekerjasama dengan Dirbinmas Polda Jambi, Kesehatan Hewan Provinsi Jambi melakukan Sosialisasikan Pengendalian Sapi Betina Produktif di Aula Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bungo, Selasa (11/7/2017) kemarin.

Kepala Seksi Analisa Resiko Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, drh.Vitasari mengatakan bahwa, akan ada sanksi tegas bagi masyarakat yang menyembelih sapi betina yang  masih produktif. Di sinilah peran Polri dalam mengawasi dan mensosialisasikan pengendalian sapi betina terutama di tingkat Rumah Pemotongan Sapi (RPH).

“Undang-undang Peternakan sudah jelas tentang pelarangan pemotongan sapi betina yang masih produktif. Sanksinya pun jelas. Melalui kerja sama dengan Polri ini, jika ada yang sengaja memperjual belikan sapi betina karena harganya yang murah, akan kita tindaki. Setiap sapi yang masuk di RPH, akan diperiksa surat keterangan yang ditanda tangani dokter hewan,” kata Vitasari.

Sementara itu, Kasubidbinpolmas Dirbinmas Polda Jambi, AKBP. Asril Usman,S.IP mengatakan, lewat sosialiaslisai ini, kita himbau kepada masyarakat,peternak pedagang dan rumah potong hewan, untuk tidak memotong sapi betina produktif.

“Kedepan secara intensif babinkamtibmas wajib mendatangi peternak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa sapi betina produktif tidak bisa lagi sembarang dipotong,”kata AKBP. Asril Usman.

Selain itu kata dia, setiap sapi betina produktif tidak bisa lagi sembarangan potong. Karena sudah ada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur tentang pengawasan terhadap sapi betina produktif lewat babinkamtibmas yang ada disetiap desa.

“Kita akan sosialisasi dan jika masih ada coba melanggar akan berhadapan dengan hukum. Sanksinya jelas, akan dikenakan pidana yang memotong sapi betina produktif ukuran kecil akan dituntut satu hingga enam bulan penjara, denda satu juta sampai tiga juta. sedangkan sapi betina produktif unkuran besar, akan dikenakan sangsi satu tahun hingga empat tahun penjara denhan denda Rp. 100 hingga 300 juta rupiah,”Jelas AKBP. Asril Usman. (zek)

ADVERTISEMENT





ADVERTISEMENT