Diduga Enggan Bayar Pesangon, Eks Karyawan Lapor PT Graha ke Komisi III DPRD Merangin

Dibaca: 206 kali

SIDAKPOST.ID, MERANGIN –  Mantan Karyawan PT. Graha Cipta Bangko Jaya (GCBJ) kemarin Rabu pagi (11/02) bersama Dinas DMPTSP-TK hearing ke Komisi III DPRD Kabupaten Merangin.

Tujuan hearing mantan karyawan PT Graha tersebut tak lain, untuk menuntut haknya yang belum ditunaikan oleh pihak mangemen Perusahaan yang sudah menjadi putusan Pengadilan Negeri Jambi.

Dalam putusan sidang pengadilan negeri Jambi itu, yang mana pihak Managemen Perusahaan wajib membayar kewajibannya terhadap 91orang mantan karyawan Perusahaan tersebut sebesar Rp. 3.3 Miliyar (Tiga Milyar Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Ketua Komisi III DPRD Merangin Mulyadi, SH mejelaskan bahwa Hearing hari itu berdasarkan permohonan dari pihak Pengurus Unit Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPPP-SPSI) pada PT. Graha Cipta Bangko Jaya (24/01) yang lalu.

“Benar, kita hearing bersama Pihak Managemen PT. Graha, dinas DPMPTSP-TK dan mantan karyawan Perusahaan yang di PHK oleh pihak managemen Perusahaan, atas permohonan dari Pengurus Unit Pekerja SPSI PT.Graha, untuk menyelesaikan masalah mantan karyawan dengan pihak managemen,” jelas Mulyadi.

Dilanjutkan Mulyadi, pihaknya dapat membuat kesepakatan memediasi perdamaian saja diluar keputusan pengadilan negeri, sebab itu semua sudah menjadi keputusan Pengadilan negeri jambi.

“Kita sangat berharap agar perusahaan dapat mengindahkan putusan pengadilan tersebut Dan itu Ranahnya Pengadilan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas DPMTPSP-TK kabupaten Merangin sebagai leding sektor ketenagakejaan Jangcik Mohza menuturkan, memang pihaknya, mendapat surat dari SPSI tentang adanya Eks pekerja yang tidak menerima Haknya sudah sekian lama oleh PT. Graha.

Kemudian meraka tersebut dipanggil kedua belah pihak untuk mencari kesepakatan, namun hasilnya belum juga dapat disepakati, lalu SPSI meningkatkan pengaduannya kepengadilan negeri Jambi.

Dikatakan, pada tanggal 12 Desember 2019 keluar keputusan bahwa Pihak berusahaan wajib membayar hak-hak eks Karyawan senilai Rp. 3,3 Miliyar. Namun itu tidak ada realisasi, maka mereka mengadu hal ini ke DPRD, untuk itu kami dipanggil hearing bersama.

“Rupanya di Jambi ada lagi yang disebut Aanamaning (Peringatan-Red) atau teguran yang tidak mengindahkan putusan pengadilan ke perusahaan,” sambungnya.

Sementara mantan ketua SPSI Dapot H Siagian mengutarakan pihaknya mengajukan PHK karena telah diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi.

“Apabila pihak perusahaan berturut selama 3 bulan tidak membayar upah, maka karyawan berhak mengajukan PHK,”  tandasnya. (hm)

ADVERTISEMENT









ADVERTISEMENT