SIDAKPOST.ID, BUNGO – Bertempat di ruang pola Kantor Bupati Bungo, Pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II, Administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah kabupaten Bungo, mengikuti seminar otonomi daerah dan reformasi birokrasi (Otda dan RB), Rabu (12/4).
Seminar yang digelar Pemerintah kabupaten Bungo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah ini dibuka secara resmi oleh bupati Bungo H. Mashuri. Sedangkan dua narasumber didatangkan dari Komisioner KASN (Komisi Aparatur Silil Negara) Pusat, yakni Made Suwandi dan Tasdik Kianto.
Plt Kaban Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Tommy Usman mengatakan, tujuan seminar ini adalah untuk penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumberdaya manusia aparatur, akuntabilitas, pelayanan dan kwalitas pelayanan.
“Pesarta para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Bungo, para pejabat administrator, lebih kurang sebanyak empat ratus orang,”Ujar Tommy dalam laporannya.
Sementara Bupati Bungo H Mashuri, SP. ME dalam sambutannya mengatakan, kegiatan seminar otonomi daerah dan reformasi birokrasi ini diharapkan agar para pejabat bisa lebih meningkatkan wawasan dan pemahaman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan kajian bersama.
Hal ini berguna untuklebih mendalam mengenai filosofi undang-undang penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah mangalami beberapa perubahan.
“Forum ini mempunyai makna yang strategis, seharusnya kita manfaatkan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,”ungkap Mashuri.
Bahkan kata dia, penyelenggaraan pemerintahan perlu penambahan wawasan, pengalaman. Karena hal ini berguna untuk peningkatan kompetensi dan kwalitas sumber daya manusia.
“Perkembangan informsi teknologi, perkembangan peraturan perundang-undangan bisa sejalan dengan perkembangan peningkatan kwalitas SDM,” Ungkap Hamas.
Sementara Komisioner KASN, Tasdik Kinanto, mengungkapkan bahwa para pejabat atau pembantu kinerja bupati harus mampur untuk mewujudkan pembangunan jangka pendek dan panjang yang telah disusun oleh bupati dan wakil bupati. “Karena ini sangat perlu. Seorang pejabat harus mampu menjalankan itu,” tegas Tasdik Kinanto.
Apalagi, kata Tasdik, masyarakat banyak yang menuntut bupatinya agar bergerak cepat, sementara pejabat di bawahnya lamban maka ini akan menjadi persoalan. Maka dari itu perlu dilakukan regenerasi dan penyegaran.
“Apalagi kalau pejabatnya batuk-batukan terus, perlulah untuk penyegaran dengan yang muda dan energik dan kinerjanya bisa menyesuaikan keinginan pak Bupati,” sambung mantan Sekjen Kemenpan RI ini.
Tak hanya itu, Tasdik juga mengusulkan kepada Bupati Mashuri agar calon kepala dinas memiliki toefl di atas 500, karena tuntutan zaman. Sebab saat ini kepala dinas wajib paham dengan bahasa Inggris.
“”Kalau perlu pak bupati buatkan perjanjian kinerjanya, dibuatkan targetnya apa, dan kalau tidak mampu siap mundur kapan saja. Tapi kalau mencopot seseorang tanpa alasan yang jelas akan menjadi masalah,” tandasnya.(zek)
