Pemkab Tebo Optimalkan DD & ADD, Untuk Pemerataan Pembangunan

Dibaca: 148 kali

SIDAKPOST.ID, TEBO – Sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat yang menginstruksikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan desa akan menghadirkan perbaikan menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Tebo menekankan pengoptimalan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan menyasar pada program yang membangkitkan potensi yang ada di desa masing-masing.

Acara yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Tebo, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tebo Syahlan, Unsur Forkompimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Bagian, dan Camat di Lingkup Pemkab Tebo, Kepala Desa serta BPD Se- Kabupaten Tebo.

Dihadapan Kepala Desa Se- Kabupaten Tebo, Bupati Tebo H.Sukandar minta agar semua komponen tidak hanya para Kades akan tetapi para OPD pada masing masing bidang serta Camat menyamakan persepsi mengenai Alokasi Dana Desa/ Dana Desa serta pengelolaannya. Beliau meminta penyusunan serta hal – hal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, melibatkan semua pihak dan elemen masyarakat.

” Dana Desa yang Fantastis yang berasal dari APBD dan APBN harus dioptimalkan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di desa. hlal tersebut sesuai yang diamanatkan Presiden dan dalam penyusunan serta pelaksanaan programnya libatkan semua pihak dan elemen masyarakat, ” kata Bupati Tebo, Rabu (11/03/2020).

Dana Desa yang besar ini , sebut Bupati, berasal dari APBD dan APBN untuk alokasi dari APBD sendiri untuk Pemkab Tebo mengeluarkan ADD sebesar 69 Milyar lebih. Besaran tersebut adalah 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK sesuai dengan UU Desa.

“Untuk Dana Desa yang berasal dari APBN Kabupaten Tebo mendapatkan dana sebesar 109 milyar lebih. Untuk ADD pengalokasiannya dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan kondisi geografis serta penilaian kinerja, ” ujar Bupati.

Masih menurut Bupati, diingatkan bahwa besaran anggaran yang diperuntukkan desa dapat dikelola dengan baik. Amanah yang diberikan pemerintah daerah dan pusat benar-benar diimplementasikan dengan baik sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 yang sasaran akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Dikatakan, jangan main main dengan anggaran tersebut, adanya indikasi mark up proyek dan fiktif tidak akan bisa ditolerir.

“Saya sudah berkoordinasi dengan bapak Kajari dan pihak terkait lainnya serta kita akan pertajam lagi Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan anggaran desa ini agar tepat sasaran. Namun untuk kesalahan administrasi bisa kita koreksi dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (asa)

ADVERTISEMENT





ADVERTISEMENT