Wabup Tebo Hadiri Penyerahan, Hasil Evaluasi SAKIP di Batam

Dibaca: 129 kali

SIDAKPOST.ID, TEBO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberikan Apresiasi dan Penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kepada daerah yang telah melakukan pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien serta monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan.

Wakil Bupati Tebo, Syahlan, menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo dengan nilai hasil evaluasi 62,90 atau setara dengan predikat B di Radisson Convention Center Batam, Senin (10/02) kemarin.

Menpan Tjahjo Kumolo mengatakan Implementasi SAKIP yang dilaksanakan setiap pemerintah daerah tidak hanya untuk kepentingan daerah itu sendiri, akan tetapi lebih dari itu harus juga berdampak langsung ke masyarakat.

“Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk menilai akuntabilitas atas hasil penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi pada hasil dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan,” ujar Menpan Tjahjo Kumolo.

Wabup Tebo Syahlan didampingi Inspektur, Kepala Bappelitbangda, dan Kabag Organisasi Setda mengatakan, bahwa capaian ini merupakan bukti Pemerintah Kabupaten Tebo konsisten dalam melakukan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

” Kedepan kabupaten Tebo harus mampu meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih baik, yang harus berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” kata Wabup Tebo, Selasa (11/2/2020).

Kita syukuri pencapaian untuk tahun ini, sebut Wabup Syahlan, namun kedepan perbaikan harus ditingkatkan sesuai arahan menteri kita akan terus dorong upaya peningkatan efektivitas dan efesiensi anggaran melalui berbagai upaya yakni penyempurnaan cascading kinerja, target kinerja melalui kolaborasi OPD, monev berkala untuk semua program pembangunan.

“Hasil evaluasi SAKIP dari 185 Pemda yang terdiri atas 11 Provinsi dan 174 Kabupaten/ Kota dilaksanakan terhadap 5 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi,”tutup Wabup. (asa)

ADVERTISEMENT









ADVERTISEMENT