Mekanisme Keuangan Syariah Penerapan Akad Ijazah Muntahia BIT-TAMLIK Dalam Perbankan Syariah

Akad Ijazah (sewa) foto : Irma Laelani/Penulis

Segala macam usaha yang dijalankan seseorang tidak akan luput dengan akad ijarah (sewa).

Artikel ini membahas bagaimana mekanisme dan penerapan manajemen keuangan syariah dan performa perbankan syariah di indonesia kian meningkat, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah institusi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Meningkatnya jumlah institusi lembaga keuangan syariah ini juga diimbangi dengan bertambahnya produk-produk baru yang ditawarkan, yang inovatif dan kompetitif sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta sesuai dengan keperluan masyarakat yang dinamis.

Diantara produk populer pada Perbankan Syariah yang tidak ada di bank konvensional yaitu Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT), dalam hal ini penulis menemukan bahwa akad IMBT merupakan solusi dalam memberikan Kredit Perumahan Rakyat yang murah kepada masyarakat, namun masih jarang digunakan dalam perbankan syariah, karena minimnya pengetahuan dan ekplorasi secara praktis pada akad tersebut.

Kata Kunci: Mekanisme, Penerapan, Ijarah Muntahia Bit-Tamlik, Perbankan syariah

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan industri keuangan yang berfungsi sebagai motor penggerak roda perekonomian di Indonesia. Sehingga dalam menjaga kestabilan jalannya sistem keuangan di sektor perbankan, pemerintah terus berupaya mengembangkan sistem perbankan yang ada.

Saat ini pengembangan sistem perbankan di Indonesia dilakukan dengan cara sistem perbankan ganda (dual-banking system). Dimana terdapat sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan.

Sehingga diharapkan secara bersama-sama, kedua sistem perbankan tersebut dapat bersinergi dalam mendukung mobilisasi dana masyarakat luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor -sektor perekonomian di Indonesia.

Sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia ditetapkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kini sudah terbukti secara nyata melalui banyaknya bermunculan institusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Dengan berbagai macam akad yang dapat digunakan dalam sistem perbankan syariah, ini merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia.

Pada saat perbankan konvensional tidak dapat melakukan perkreditan dengan jenis leasing karena terhalang rugulasi, perbankan syariah dapat melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah muntahia bi tamlik. Sistem pembiayaan ijarah muntahia bi tamlik (IMBT) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) merupakan sistem pembiayaan dimana terjadinya kombinasi antara sewa-menyewa dengan jual-beli. Pola pembiayaan jenis ini dalam sistem keuangan konvensional hampir serupa dengan sistem leasing.

2. Pembahasan
A. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut.

Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (penggantian), dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru (upah.)

Menurut sayyid sabiq, ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Menurut hasbi ash-shiddiqie, ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Menurut idris ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan kalau menurut bahasa indonesia adalah sewa menyewa dan upah mengupah.

Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dan bisa juga kita dapat intisarinya bahwa ijarah atau sewa menyewa yaitu akad atas manfaat dengan imbalan dengan demikian objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).

B. Mekanisme Akad Ijarah

Dalam konteks keuangan syariah, mekanisme keuangan berbasis ijarah dapat diterapkan dalam berbagai produk dan layanan keuangan, seperti pembiayaan kendaraan, alat berat, mesin-mesin produksi, properti, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme keuangan syariah penerapan akad berbasis ijarah:

Pembiayaan dengan skema ijarah muntahiyah bit-tamlik Dalam skema ini, bank atau lembaga keuangan syariah (LKS) membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan harga tunai.

Selanjutnya, bank menyewakan barang tersebut kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang disepakati. Di akhir masa sewa, nasabah dapat membeli barang tersebut dengan membayar harga yang telah disepakati sebelumnya.
Pembiayaan dengan skema ijarah mausufah fi zhil Ujrah Dalam skema ini, bank atau LKS menyewakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga, kemudian menyewakan barang tersebut kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang disepakati. Setelah masa sewa berakhir, nasabah dapat membeli barang tersebut dari pihak ketiga dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan dengan skema ijarah wa iqtina Dalam skema ini, bank atau LKS membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan harga tunai, kemudian menyewakan barang tersebut kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang disepakati. Selama masa sewa, nasabah dapat mengakumulasi sebagian atau seluruh sewa sebagai dana untuk membeli barang tersebut pada akhir masa sewa.

Pembiayaan dengan skema ijarah wal istishna Dalam skema ini, bank atau LKS menyewakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga, kemudian memesan barang yang sama dari pihak ketiga tersebut dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan nasabah. Setelah barang diterima, bank menyewakan barang tersebut kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang disepakati.

Mekanisme keuangan syariah berbasis ijarah dapat memberikan solusi bagi nasabah yang ingin memperoleh akses ke pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ijarah juga dapat memberikan manfaat bagi pemilik barang yang ingin memanfaatkan asetnya tanpa harus menjualnya.

Mekanisme keuangan syariah berbasis ijarah adalah suatu bentuk akad sewa-menyewa aset produktif antara dua pihak, yaitu pemilik aset dan penyewa aset.

Pemilik aset memberikan hak penggunaan aset kepada penyewa aset dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks keuangan syariah, mekanisme ijarah dapat digunakan sebagai alternatif dalam memberikan pembiayaan bagi nasabah yang ingin memperoleh akses ke pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam mekanisme ijarah, bank atau lembaga keuangan syariah dapat membeli aset yang diperlukan oleh nasabah untuk menjalankan bisnisnya, seperti kendaraan, peralatan, mesin-mesin produksi, atau bahkan gedung-gedung perkantoran atau pabrik. Setelah itu, bank atau lembaga keuangan syariah akan menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu dan harga sewa yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini, nasabah tidak perlu membeli aset tersebut secara langsung, sehingga dapat memperoleh akses ke pembiayaan tanpa harus melakukan transaksi riba yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah.

Sebagai gantinya, nasabah membayar harga sewa yang telah disepakati selama jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, nasabah dapat memutuskan untuk membeli aset tersebut dari bank atau lembaga keuangan syariah atau menyewa kembali aset tersebut dengan kesepakatan baru.

Dalam praktiknya, mekanisme ijarah dapat memberikan solusi bagi nasabah yang ingin memperoleh akses ke pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ijarah, nasabah dapat memperoleh akses ke aset yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya tanpa harus melakukan transaksi riba atau mengambil risiko spekulatif yang tidak diizinkan oleh prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, bank atau lembaga keuangan syariah juga dapat memperoleh penghasilan dari penyewaan aset produktif, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangannya secara halal dan berkelanjutan.

Ijarah adalah konsep sewa-menyewa dalam keuangan syariah yang bisa memberikan manfaat bagi pemilik barang. Dalam konteks ijarah, pemilik barang dapat memanfaatkan asetnya dengan cara menyewakannya kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan cara ini, pemilik barang tidak perlu menjual asetnya dan tetap memegang kendali atas aset tersebut. Dalam praktiknya, ijarah dapat memberikan beberapa manfaat bagi pemilik barang, antara lain:

Penghasilan Tambahan Dengan menyewakan asetnya, pemilik barang dapat memperoleh penghasilan tambahan yang bisa meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan nilai aset yang dimilikinya.

Pemanfaatan Optimal Aset Pemilik barang dapat memanfaatkan asetnya secara optimal dengan menyewakannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Dengan cara ini, pemilik barang tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tetapi juga memaksimalkan potensi penggunaan asetnya.

Perawatan aset Pemilik barang dapat memanfaatkan jasa perawatan aset dari pihak penyewa, sehingga aset yang dimilikinya tetap terjaga dan dipelihara dengan baik.

Mengurangi Risiko Kerusakan
Dengan menyewakan asetnya, pemilik barang dapat mengurangi risiko kerusakan aset karena tugas perawatan akan menjadi tanggung jawab penyewa.

Dalam hal ini, ijarah tidak hanya memberikan manfaat bagi penyewa, tetapi juga bagi pemilik barang yang ingin memanfaatkan asetnya tanpa harus menjualnya. Dengan menyewakan asetnya melalui ijarah, pemilik barang dapat memperoleh penghasilan tambahan dan memaksimalkan potensi penggunaan asetnya dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Rukun dan Syarat

1. Rukun ijarah

Menurut hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, Yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama , rukun ijara ada empat yaitu :

aqid, yaitu mu’jir ( orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa) shigat yaitu ijab dan qabul.
ujrah (uang sewa atau upah). manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

2. Syarat-syarat ijarah
Syarat-syarat ijarah juga terdiri dari empat jenis, yaitu :

Syarat terjadinya akad (syarat in’iqaq)
Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dam saling meridhoi. Bagi orang yang berakad ijarah juga di syarat mengetahui manfaat barang yang di akad kan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Syarat nafadz (berlangsungnya akad)
Shighat ijab qabul antara mu’jir dan musta’jir , ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya: aku sewa motor ini setiap hari 5000 maka musta’jir menjawab aku terima sewa tersebut dengan harga sedemikian.

Ijab qabul upah mengupah. Kuserahkan kebun ini dengan upah 5000 perhari. Maka di jawab dengan akan aku kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan. Syarat sahnya akad Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

Syarat mengikatkan akad ( syarat luzum)
Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upang mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).

Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).

Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

D. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an:
1. Q.S Al-Qasas ayat 26
قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْن
Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah mentafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَـْٔجِرْهُ ۖ (Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita))
Untuk menggembalakan kambing untuk kita.

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـْٔجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”)
Yakni ia layak untuk kamu ajak bekerja karena ia memiliki dua sifat baik, yaitu kuat dan amanah; dua sifat ini jika terdapat pada seseorang maka ia akan menjadi orang yang paling layak untuk melakukan pekerjaan itu, baik itu sebagai buruh, wakil, pegawai, pengawas, atau lainnya. Sifat pertama adalah amanah, sehingga ia tidak berkhianat dalam barang orang lain yang diserahkan kepadanya. Dan kedua adalah kekuatan untuk menjalankan pekerjaan itu, termasuk di dalamnya adalah pengalaman dan semangat dalam bekerja serta kebugaran badannya. Dua sifat ini terdapat pada diri Musa.

E. Ijarah dan IMBT dalam Perbankan di Indonesia

Produk yang ditawarkan pada Perbankan Syariah beragam dan sesuai dengan ketentuannya masing-masing guna menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Tidak terkecuali akad ijarah dan IMBT dapat diimplementasikan dalam produk yang diberikan oleh perbankan syariah. Tujuan dari implementasi akad ijarah adalah untuk memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh. Objek sewa yang dapat ditawarkan, antara lain:

1. Properti
2. Alat transportasi
3. Multi jasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaaan, dan lain-lain).

Mengingat kebutuhan masyarakat saat ini yang belum dapat melakukan pembelian secara tunai, maka akad ijarah dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh nasabah melalui produk yang ditawarkan pada perbankan syariah. Misalkan pada produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR di perbankan syariah.

Saat ini trend yang berkembang adalah maraknya masyarakat yang berinvestasi pada kepemilikan rumah. Sehingga prospek yang besar apabila perbankan syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dengan memberikan produk kepemilikan rumah dengan mudah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam menjalankan produk KPR, perbankan syariah dapat menggali akad yang dibolehkan dalam Islam serta mengadopsi operasional KPR perbankan konvensional. Salah satu akad transaksi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan KPR adalah akad ijarah muntahiya bi tamlik (IMBT).

Akad IMBT ini dipandang sesuai untuk digunakan pada produk KPR karena akan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memiliki rumah pada akhir masa sewa yang diberikan oleh bank syariah. Perpindahan hak kepemilikan objek sewa dengan cara sebagai berikut:

1. Hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari objek sewa dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya

2. Pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewa diakui sebesar kas yang dibayarkan

3. Pembelian sebelumnya berakhirnya jangka waktu dengan harga sekadarnya diakui sebesar kas yang dibayarkan

4. Pembelian secara bertahap diakui sebesar harga perolehan.

Produk KPR merupakan bentuk dari implementasi akad ijarah yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki rumah. Berbeda dengan perjanjian KPR rumah pada bank konvensional yang menjadikan suku bunga sebagai acuan, dalam KPR syariah memiliki landasan jual beli dan kerjasama bagi hasil.

Ada beberapa skema atau akad yang digunakan dalam sistemnya. Di antaranya adalah KPR iB Jual Beli (skema murabahah), KPR iB Kepemilikan Bertahap (musyarakah mutanaqisah), KPR iB sewa (skema ijarah), dan KPR iB Sewa Beli (skema Ijarah Muntahia Bittamlik-IMBT).

Namun, dari beberapa akad yang ditawarkan tersebut, sebagian besar bank yang memiliki produk KPR syariah, mengunakan dua skema, yaitu skema jual beli (skema murabahah) dan skema kepemilikan bertahap (musyarakah mutanaqisah). Dalam kenyataannya akad ijarah ini jarang digunakan oleh bank syari’ah, padahal dalam rangka diversifikasi produk penyaluran dana dari bank syari’ah kepada nasabah, akad ini perlu untuk diterapkan.

Pada prinsipnya akad ini banyak memberikan keuntungan baik pada bank syari’ah atau pun nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah ialah dalam meningkatkan investasi, nasabah membutuhkan barang modal dengan nilai ekonomis yang besar, maka akan lebih mudah menggunakan sistem ijarah atau ijarah muntahiya bit tamlik. Sedangkan bagi bank syari’ah, sistem ini mempercepat perputaran uang dan memajukan sistem investasi yang dinamis. Melalui akad ijarah dan IMBT yang ditawarkan oleh bank syariah untuk melakukan kredit rumah akan merasa lebih tenang. Hal ini karena tidak perlu khawatir jika di tengah masa kredit, suku bunga tiba-tiba naik dan menyebabkan ketidakmampuan membayar sisa angsuran.

3. Kesimpulan

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Ijarah terbagi menjadi dua yang mana kegiatan ini sering dilakukan dalam kehidupan saat ini yaitu Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dan Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah.

Hukum asalnya menurut para jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan dengan ketetuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-quran, hadis-hadis nabi dan ketetapan ijma’ ulama.

Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap. Ijarah muntahia bi tamlik (IMBT) merupakan salah satu akad yang dapat digunakan dalam menjawab kebutuhan nasabah untuk kepemilikan rumah (KPR).

Namun, seiring dengan hal tersebut, ternyata pada perbankan syariah akad ini masih jarang digunakan. Oleh sebab itu, akad ini dianggap perlu untuk dieksplorasi lebih dalam agar dapat digunakan secara optimal, karena pada prinsipnya akad dalam syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan menciptakan ketenangan serta kerelaan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Ghazali dkk, 2012,Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media. Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah,2011 Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia. Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2013 Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kausar. Muslich, Ahmad Wardi Muslich.2010. Fikih Muamat, Jakarta: Amzah. Kementrian agama RI, Alqur’an dan tafsir jilid VII. Juz 19-20-21.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Juni 2015 Statistik Perbankan Syariah. Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S), Bandung: FOKUSMEDIA. Wibowo, Muh. Ghafur, Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini. Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
Karim, Adiwarman. A, Bank Islam: 2011Analisis Fikih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Top of Form. (**)

Penulis : Irma Laelani Muflihah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung