Jembatan Rusak, Pemkab Bungo Perbaiki Total

Dibaca: 330 kali

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Terkait jembatan rusak yang menghubungkan dusun Teluk Pandak dan dusun Embacang Gedang. Pemerintah Kabupaten Bungo angkat bicara. Apalagi terkait siswa yang pergi kesekolah melewati jembatan tersebut.

Kasubag Humas, Rahmad Hidayat mengatakan Pemerintah Daerah tengah mencari solusi. Saat ini jembatan ini, sudah dalam masa perbaikan.

Sebagai solusi awal, pihak perangkat dusun sudah menyediakan perahu untuk penyebrangan masyarakat.

“Jembatan tersebut sudah ditutup dari beberapa waktu lalu. Saat ini sudah diperbaiki. Tapi masih ada masyarakat yang ingin cepat dengan melintasi jalan rusak tersebut ,” ucap Rahmad Hidayat, Selasa (8/10) kemarin.

Hal senada juga disampaikan oleh Usman, Rio Embacang Gedang. Saat ini dusun Embacang Gedang dan Teluk Pandak tengah memperbaiki jembatan tersebut degan menggunakan dana dua dusun (desa).

“Kita berencana memperbaiki jembatan ini dengan menggunakan dana desa. Diperkirakan dalam bulan ini perbaikannya sudah selesai dan jembatan bisa difungsikan ,” ucap Usman.

Sementara itu Plt Rio Dusun Teluk Pandak, Amrizal mengatakan pihaknya sudah pernah menemui Bupati Bungo untuk menyampaikan persoalan ini. Kala itu, Bupati mengintruksikan untuk berkoordinasi dengan Dinas PU.

“Bupati menyarankan untuk berkoordinasi dengan dianas PU. Dinas PU sudah turun pada tanggal tanggal 28 Agustus lalu. Hasilnya pihak desa disuruh memperbaiki dengan mengganti lantai papan,” ucap Amrizal.

Sementara itu Jupri salah satu warga mengatakan harusnya ada langkah pasti dari pemerintah daerah. Jika tidak bisa lagi diperbaiki, maka harapannya bisa dibangun jembatan besi.

“Jika melihat jumlah masyarakat yang melintas, memang jembatan ini tidak layak lagi jembatan gatung. Makanya kami meminta dibangun jembatan besi ,” sebutnya.

Menurut Jupri, penyediaan perahu penyebrangan bukanlah solusi tepat. Pasalnya, menyebrang masyarakat juga harus membayar pada pemilik perahu sebesar Rp 2000.

“Perahu penyebrangan itu sudah ada dari dulu. Kalau menyebrang harus bayar. Jadi menurut saya itu bukan solusi. Ini kan aset pemerintah daerah, hendaknya mereka yang lebih memikirkan, bukannya pihak dusun,” tutupnya. (jul)

ADVERTISEMENT