Soal Harga Karet, Sarolangun Care: Pemkab Bisa Ambil Beberapa Langkah

Dibaca: 709 kali
Koodinator Sarolangun Care, Awang Azhari Saat Pemaparan Terkait Harga Karet.

SIDAKPOST.ID,SAROLANGUN – Merosotnya harga getah karet di Kabupaten Sarolangun harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah kabupaten. Karena masalah ini berdampak luas ke perekonomian masyarakat.

Koordinator Sarolangun Care, Awang Azhari menyebut, daya beli masyarakat di pedesaan kini menurun drastis.

Bahkan di beberapa kecamatan, turunnya harga karet bukan hanya berdampak pada sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, namun sampai membuat anak putus sekolah.

“Di Singkut saya banyak menemukan anak putus sekolah, yang orangtuanya bekerja sebagai penyadap karet,” kata Awang, Jum’at (7/72017).

Menurut Awang, anjloknya harga karet di tingkat petani tidak murni karena pengaruh ekonomi global, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tetap bisa mengambil langkah taktis dan strategis.

“Kenapa begitu, saya melihat besaran harga karet di Sarolangun sangat variatif, ada yang lumayan tinggi dan ada yang hanya Rp 4500 per kilogram,” katanya.

Di Pelawan contohnya, ternyata harga karet di petani Rp 8 ribu, tapi di Singkut ada yang hanya Rp 5 ribuan.

“Jadi yang harus dilakukan pemerintah kabupaten sekarang meratakan harga tertinggi karet di semua wilayah Sarolangun,” ulasnya.

Sarolangun Care memberi beberapa masukan ke Pemkab. Awang bilang, pertama Pemkab harus memastikan petani memproduksi getah bersih.

Kemudian menciptakan persaingan pasar di setiap kecamatan, sehingga getah karet tidak dimonopoli oleh 1 atau 2 toke saja.

“Tidak adanya persaingan pasar membuat harga jomplang. Menyikapi ini pemerintah bisa membuat pasar lelang, karena terbukti di beberapa kabupaten lain pasar lelang membuat harga karet tinggi, bahkan di Bungo harga di pasar lelang lebih tinggi dari harga di perusahaan. Tinggal undang pengusaha dari Sumbar untuk datang membeli di pasar lelang,” jelasnya.

Atau, Pemkab sendiri yang membuat persaingan harga dengan mensupport koperasi di setiap kecamatan.

Koperasi membeli dengan harga yang sesuai, sehingga getah karet tidak lagi dimonopoli tengkulak.

“Hukum pasar tidak bisa ditekan dengan regulasi, tapi dihadapi dengan pasar juga. Jelang lebaran kemarin pemerintah bisa menstabilkan harga dengan hukum pasar (menciptakan persaingan harga), masak untuk karet tidak bisa,” tukasnya.

Nilai plus koperasi, selain meratakan harga karet tertinggi di semua wilayah Sarolangun, juga membuat putaran uang meluas.

“Kalau dimonopoli toke, yang kaya cuma satu orang, coba kalau dikelola koperasi, yang mendapatkan hasil lebih luas, petani juga senang. Tinggal koperasi cari pasar di Padang, karena perusahaan di sana membeli dengan harga lebih tinggi dibanding Jambi,” pungkasnya. (Sp03)

ADVERTISEMENT





ADVERTISEMENT