Kisruh Dugaan ‘Potongan’ Pinjaman Nasabah di Sahabat UKM Rimbo Bujang Disoal

Dibaca: 2.035 kali

SIDAKPOST.ID, TEBO – Pengacara asal Medan Ranto Sibarani, SH mendatangi kantor perusahaan jasa keuangan Sahabat UKM di jalan, Pahlawan RT 002/RW 013, No 83 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Jambi pada hari Kamis, 4 Januari 2018.

Kedatangan Ranto Sibarani, berawal, Kliennya RS selaku nasabah Sahabat UKM, mengeluh terkait transparansi potongan pinjaman yang dikenakan oleh Sahabat Ukm kepada RS. Dari jumlah pinjaman Rp 150 juta, yang disetujui. Namun yang diterima hanya Rp130 juta rupiah.

“Ketika diminta secara tertulis apa saja potongan yang dilakukan terhadap kliennya, pihak Sahabat UKM, malah berkilah dan menolak memberikan dengan dalih sudah memberikan penjelasan secara lisan kepada RS sebelumya, ” kata Ranto Sibarani.

Menurutnya, dia sudah meminta keterangan pada Irwan salah satu Karyawan Sahabat UKM. Namun, dia bilang hal tersebut merupakan hal yang biasa saja dan tidak ada masalah. Secara prosedur, Sahabat UKM menyimpan Sertifikat Kliennya tanpa ada surat pernyataan serah terima sudah menyalahi aturan.

“Lembaga keuangan Sahabat UKM, menguasai sertifikat milik klien saya sebagai agunan tanpa ada surat berita acara penyerahan sertifikat yang diberikan kepada klien saya. Bahkan klien saya tidak diberikan fhoto copy akad atau perjanjian yang ditandatanganinya,” ujar Ranto.

Menurut Ranto, besarnya potongan pinjaman yang tidak disetujui oleh nasabah adalah bentuk lain daripada pungli. “Kami akan laporkan hal tersebut, karena kami menilai pihak Sahabat UKM melanggar asas transparansi yang seharusnya dipatuhi oleh Lembaga Jasa Keuangan, bila perlu kami akan meneruskan hal ini ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga yang berwenang,” tegas Ranto.

Bahkan kata dia, sewaktu berita ini dibuat, Ranto menyatakan bahwa pihaknya akan membuat laporan dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.

“Kami menduga nasabah mengalami pemerasan, sehingga menerima saja potogan yang tidak disetujuinya, Pihak perusahaan memiliki kondisi menekan yaitu tidak memberikan utang jika potongan tersebut tidak diterima,” imbuhnya lagi.

Lanjutnya, dia akan mempertimbangkan untuk melanjutkan perkara ini. Karena nasabah tidak memiliki dokumen apapun sebagai bukti bahwa surat berharganya dikuasai penyelenggara jasa keuangan.

“Bila lembaga tersebut collapse atau terbakar, bisa saja mereka berdalih. Padahal nasabah tidak memiliki bukti bahwa sertifikatnya dikuasai oleh lembaga keuangan tersebut,” tutup Ranto, yang berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat banyak.

Sementata, Teguh, Manager Sahabat UKM ketika ditanyakan, terkait tidak adanya tanda terima mereka menyimpan sertifikat nasabah dan tidak adanya salinan notaris dan salinan perjanjian pinjaman yang diberikan kepada nasabah membenarkan hal tersebut karena tidak diminta oleh nasabah. (Sp03)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT




ADVERTISEMENT