Buat Rakyat Miskin, Kok Enggak Terima?

Dibaca: 250 kali

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merespon keras terhadap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pemotongan anggaran hingga mangkir rapat.

Alhasil, Sri Mulyani menjawab berbagai tudingan dari pimpinan MPR. Dalam akun Instagram miliknya, Sri Mulyani mengatakan pemotongan anggaran tak hanya dialami MPR, namun juga seluruh kementerian dan lembaga lain.

Pandemi Covid-19 yang mencapai puncaknya pada pertengahan 2021 menjadi sebab dilakukan pembahasan ulang fokus anggaran sebanyak empat kali.

Anggaran lalu difokuskan untuk mengobat pasien Covid-19, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di daerah-daerah. “Angggaran juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial, membantu subsidi upah pekerja, dan membantu UMKM,” kata Sri Mulyani.

Klaim rumah sakit untuk perawatan pasien Covid-19, kata Sri Mulyani, melonjak tajam selama 2021. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per September lalu, tagihan dari rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 mencapai Rp 40,79 triliun. Kementerian sempat harus menyetop menerima klaim sementara dari rumah sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar dapat menghitung tunggakan.

Adapun mengenai tudingan tak menghormati MPR karena tak hadir rapat dengan Badan Anggaran DPR, Sri Mulyani menjawab ada rapat yang sudah diwakili wakil menteri. Sebelumnya, pimpinan MPR Fadel Muhammad menyebut Sri Mulyani mangkir rapat setidaknya dua kali.

“Undangan dua kali yakni pada 27 Juli 2021 dan bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakilkan wakil menteri. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran di DPR untuk membahas APBN 2020 di mana kehadiran Menteri Keuangan wajib dan sangat penting,” kata Sri Mulyani.

Direspon Ketua MPR

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari jabatannya.

Ia menilai sebagai perwakilan pemerintah, bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya.

Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.

Padahal jumlah pimpinan DPR RI saat ini sebanyak sepuluh orang, bertambah dari sebelumnya hanya empat orang.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel, Selasa (30/11/2021).

Menanggapi pernyataan tersebut Menkeu Sri Mulyani angkat bicara.

Ia mengaku tidak menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri.

Sehingga, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR diwakili Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kecewa kepada Menteri Keuangan karena telah memotong anggaran lembaganya di saat pimpinan MPR bertambah dari empat orang menjadi 10 orang.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel.

Senada dengan Bamsoet, Ia pun menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Fadel mengaku juga geram lantaran Sri Mulyani kerap kali tidak menghadiri rapat yang diadakan MPR RI.

“Pimpinan MPR rapat dengan menteri keuangan, kami undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin,” tutur Fadel.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan Pimpinan MPR RI tidak memiliki kewenangan untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Sri Mulyani.

“Pimpinan MPR tidak berwenang meminta Presiden memberhentikan Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujarnya lewat cuitan di akun Twitter @IrmanputraSidin, Rabu (12/1/2021).

Dia melanjutkan pernyataan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad bahwa MPR RI mempunyai hak sidang istimewa tidak memiliki dasar untuk meminta Sri Mulyani dicopot.

“Sidang istimewa sekalipun untuk itu, juga tidak berhak,” ucapnya.

Menurutnya, Pimpinan MPR mengeluhkan soal anggaran yang terbatas karena berjumlah 10 orang yang diacuhkan Sri Mulyani seharusnya disikapi dengan bijaksana. MPR RI, lanjutnya, harusnya bisa memahami kondisi keuangan yang sulit di tengah pandemi Covid-19.

“Keduanya, harus saling memahami di tengah kondisi keuangan yang jangankan negara, global pun sedang terpuruk,” tandasnya. (pis)

ADVERTISEMENT