BKKBN Jambi Evaluasi Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting 

Tampak hadir dalam ekspos hasil evaluasi penurunan stunting Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Kaper BKKBN Jambi Dr. Sudirman beserta Jajaran, Kaper BPKB dan tamu undangan lainnya. Selasa (4/10). Foto : Ratna Sari. Biro Jambi

SIDAKPOST.ID, JAMBI –  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi ekspos hasil evaluasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten/Kota bersama mitra kerja pengawasan internal tingkat Provinsi Jambi tahun 2022, Selasa (04/10/2022).

Kepala perwakilan BKKBN Jambi Munawar Ibrahim mengatakan, berdasarkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang dimana amanat tersebut diberikan oleh Presiden RI kepada BKKBN selaku koordinator pelaksana.

Baca Juga :  BKKBN Provinsi Jambi Gelar Apresiasi Duta Generasi Berencana Tahun 2022

“Sesuai amanat presiden target penurunan stunting pada tahun 2024 capai angka 14 persen dan untuk Provinsi Jambi sendiri harus mencapai angka 12 persen,” ucapnya.

Sesuai dengan kesepakatan bersama antara BKKBN dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), kegiatan ini telah dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus 2022 di 17 Provinsi se-Indonesia salah satunya Provinsi Jambi.

“Kami mengharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan komitmen, sinergitas dan dukungan dari pemangku kebijakan (stakeholder) serta mitra lintas sektor dalam program percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi,” harapnya.

Baca Juga :  Dinas Sosial, P2KB dan P3A Bersama BKKBN Jambi Launching Sekolah Siaga Kependudukan di MAN 1 Bungo

Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, berdasarkan studi status gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 persentase angka stunting pada balita di Provinsi Jambi sebesar 22.4 persen

“Dari angka provinsial, kita sudah sepakati, bahwa kita akan memberikan kontribusi secara persentase 12 persen, tentu ini bukan angka yang mudah untuk dicapai, ini diperlukan kerjasama dan koordinasi bersama antar kita semua serta stakeholder lainya,” ujarnya.

Sudirman meminta laporan minimal satu bulan sekali kepadanya atau ketua TPPS lainnya, atas aktivitas elah dilaksanakan oleh TPPS dalam kegiatan pendampingan keluarga beresiko stunting.

“Saya ingin adanya inovasi yang berbeda atau adopsi dari Provinsi lain, namun sesuai dengan kondisi kita, dengan melakukan berbagai kegiatan yang tujuan utamanya untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat,” tambanya.