Korupsi APBD Ketua DPRD Sulbar dan Tiga Wakilnya Jadi Tersangka

Dibaca: 389 kali

SIDAKPOST.ID, MAKASSAR – Unsur Pimpinan DPRD Sulbar, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan Barat, atas dugaan kasus Korupsi penyimpangan APBD 2016.

Mereka unsur pimpinan yang ditetapkan tersangka yakni, Andi Mappangara sebagai Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, Harun. Ketiganya merupakan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Jan Maringka mengatakan, setelah dilakukan gelar perkara penyidik Kejati Sulselbar menetapkan 4 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi APBD Sulbar 2016.

“Penetapan tersangka setelah tim bekerja 6 minggu yaitu memeriksa saksi dari anggota DPRD sendiri, pimpinan SKPD, para pejabat pengadaan, pemilik usaha dan pihak2 terkait,” kata Kajati Sulselbar, Jan Maringka, Rabu (4/10/2017).

Dikatakan Jan Maringka, keempat tersangka merupakan unsur pimpinan DPRD Sulbar yang diduga bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan proses penyusunan serta pelaksanaan APBD 2016.

Modus operansinya, dengan caranya para tersangka pada kedudukannya sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar telah menyepakati besaran pokok-pokok pikiran dalam anggaran tahun 2016 dengan total nilai anggaran 360 M.

“Kemudian dibagi-bagikan terhadap pimpinan dan sejumlah anggota DPRD mencapai 43 orang, selanjutnya jumlah tersebut direalisasikan pada tahun 2016 untuk 3 SKPD saja sebesar 80 M dan sisanya tersebar di Provinsi, Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya direalisasi pada tahun 2017 ini,” ungkapnya.

Bahkan kata dia, para tersangka secara melawan hukum memasukan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016, tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Mendagri no 52 tahun 2016 tentang pedoman APBD Tahun 2016.

“Anggaran tersebut dibahas, disahkan bahkan pada dihari sama tanpa pembahasan yang sebelum baik dalam komisi dan rapat-rapat badan anggaran dan maupun paripurna,”tutupnya.

Keempat tersangka dikenakan pasal 12, pasal 3 Junto pasal 64 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (red)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT




ADVERTISEMENT