Pemkab Bungo dan Tebo Sepakati Tapal Batas Wilayah

Dibaca: 296 kali

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Bertempat di Hotel Best Western Kemayoran Jakarta, telah di sepakati batas wilayah antara Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Rabu (3/03/2021).

Penandatanganan dilakukan langsung Wakil Bupati Bungo H Safrudin Dwi Aprianto, S. Pd dan Bupati Tebo H. Sukandar. S.Kom, M.Si.

Dengan disaksikan Biro pemerintahan provinsi Jambi, Rahmad Hidayat, Sekda Bungo, Sekda Tebo, Para asisten I Bungo dan Asisten I Tebo, Kadis Kominfo Bungo, Kabag, dan Para pejabat dari kedua Kabupaten lainnya.

Wakil Bupati Bungo H Safrudin Dwi Aprianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya dalam penyelesaian Tapal batas.

“Ini semua berkat semua pihak yang terlibat, tak kenal henti bertemu dan rapat demi selesainya kesepakatan tapal batas ini termasuk pemerintah provinsi jambi,” Ungkap Wabup Apri.

Oleh karena itu lanjutnya, semua pihak harus dapat menerima kesepakatan ini dan tidak ada lagi konflik antar masyarakat yang ada di daerah perbatasan,

“Karena ini untuk kemaslahatan kita bersama, sebab kita atau kedua belah pihak mau membuat RT/RW Kabupaten terbentur oleh batas wilayah yg belum selesai termasuk juga syarat utama pemekaran Kabupaten, Kecamatan, dan Dusun/ Desa perlu sekali penyelesaian batas,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis kominfo dan Persandian Kabupaten Bungo, Zainadi yang juga ikut terlibat langsung penyelesaian tapal batas tersebut mengatakan dari tahun 2019 Pemkab Bungo telah berkali-kali menggelar pertemuan dan rapat, untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara Bungo dan Tebo.

” Dimana sudah hampir 21 Tahun masalah tapal batas ini belum atau tidak dapat diselesaikan pada hari yg bersejarah ini Alhamdulillah sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak,” kata Zainadi.

Dijelaskan Zainadi, batas dengan Kabupaten Tebo tersebut mulai dari Batas dengan merangin yaitu di Lubuk Buayo sampai dengan Dusun Bukit Sari Kecamatan Jujuhan Ilir sepanjang lebih kurang 82 km,

“Batas ini hanya batas administratif tidak merobah hak dan kepemilikan dari investasi atau tanah/kebun masyarakat yang ada ditapal batas yang ditetapkan,” imbuhnya. (adv/jul)

ADVERTISEMENT